Bawaslu Kaltara Ajak Perempuan Berperan Aktif dalam Pencegahan Pelanggaran Pilkada 2024

TANJUNG SELOR, takanews.com – Dalam upaya meningkatkan pengawasan partisipatif untuk mencegah potensi pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Bawaslu Kalimantan Utara (Kaltara) mengadakan kegiatan kolaboratif bersama Pimpinan Wilayah Aisyiyah Kaltara di Crown Hotel, Tanjung Selor, pada Kamis (16/11/2024).

Acara ini melibatkan narasumber dari berbagai bidang, seperti Suarni, S.H., M.Pd, aktivis perempuan Kaltara, dan Zulfauzi Hasly, S.H., M.H., mantan Ketua Bawaslu Kota Tarakan periode 2019-2023. Peserta kegiatan berasal dari organisasi perempuan di Kaltara.

Arif Rochman, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kaltara, mengungkapkan pentingnya peran masyarakat, khususnya perempuan, sebagai agen perubahan (agent of change) dan kontrol sosial dalam mengawal proses demokrasi.

“Langkah awal yang bisa kita lakukan adalah memberikan informasi awal jika ada dugaan pelanggaran. Selanjutnya, kita bersama-sama mencegah agar pelanggaran tidak terjadi,” ujar Arif.

Dari Pimpinan Wilayah Aisyiyah Kaltara, Mardiana menekankan pentingnya mencerdaskan perempuan agar menjadi pemilih yang cerdas.

“Perempuan tidak boleh tergoda oleh iming-iming uang. Kita harus melihat rekam jejak calon pemimpin kita ke depan,” tegasnya.

Mardiana juga berharap bahwa kegiatan ini memberikan manfaat besar dalam mendidik perempuan agar lebih bijak dalam memilih pemimpin.

“Jangan sampai kita memakai sistem KUHP—kalau ada uang, habis perkara. Mari memilih pemimpin dengan hati nurani,” tambahnya.

Sementara itu, Suarni dalam materinya mengingatkan peserta untuk memilih pemimpin yang memenuhi kriteria siddiq, amanah, tabligh, dan fathonah, sebagaimana dicontohkan dalam Al-Qur’an dan hadis.

“Saya berharap ibu-ibu yang hadir di sini menjadi pemilih cerdas dan bijak dalam setiap tindakan,” kata Suarni.

Zulfauzi Hasly menyoroti berbagai potensi kerawanan dalam Pilkada, seperti politik uang, hoaks, politisasi SARA, serta netralitas ASN, TNI, Polri, dan kepala desa. Ia mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan pelanggaran kepada Bawaslu.

“Bawaslu tidak akan mampu melakukan pengawasan tanpa bantuan masyarakat. Jika ada dugaan pelanggaran, cukup kirimkan informasi melalui WhatsApp, dan itu bisa menjadi bahan awal bagi kami untuk menindaklanjuti,” jelasnya.

Arif Rochman menutup kegiatan dengan mengajak seluruh elemen perempuan di Kaltara untuk bersama-sama melakukan pengawasan Pilkada.

“Mari kita awasi semua kegiatan pasangan calon dan tim kampanye. Jika ada indikasi pelanggaran, segera laporkan kepada Bawaslu,” tutupnya.

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan edukasi politik bagi perempuan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam menciptakan pemilu yang bersih dan demokratis, dimulai dari lingkup terkecil seperti keluarga. (adv)