Bulungan, takanews.com – Presiden RI, Joko Widodo menginginkan adanya perubahan reformasi birokrasi yaitu menciptakan birokrasi yang berdampak, bukan lagi sekedar tumpukan kertas namun birokrasi yang meningkatkan pelayanan publik. Hal itu disampaikan Asisten Administrasi Umum, Adi Irwansyah MS, SH, M.Si mewakili Bupati Bulungan saat membuka Workshop Pendampingan Reformasi Birokrasi Berdampak di BKPSDM Bulungan di Jl Agathis, Tanjung Selor pada Jumat (9/6).
Workshop secara klasikal zoom diikuti para pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan dengan narasumber dari Lembaga Administrasi Negara RI. Dijelaskan, birokrasi yang berdampak antara lain untuk memperbaiki dan menjamin kualitas pelayanan publik,
“Cakupan pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 ini diperluas, di mana evaluasi dilakukan pada 3 ruang lingkup pelayanan publik, yakni pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan administratif,” ungkapnya. Percepatan pelayanan publik juga dapat dilakukan dengan inovasi untuk menjawab tantangan dan melakukan terobosan di bidang pelayanan publik.
“Saya berpesan kepada segenap kepala organisasi perangkat daerah selaku pelaksana penyelenggara pelayanan publik, agar mengikuti kegiatan workshop ini dengan serius dan sungguh-sungguh, untuk dapat mengembangkan praktik terbaik dalam melayani masyarakat,” tandasnya. Dihiarapkan, melalui evaluasi pelayanan publik juga dapat mendorong untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Sehingga pelayanan dirasakan dekat dan berdampak kepada masyarakat serta juga dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulungan.