MALINAU, takanews.id – Tim Pemantau dan Evaluasi (TPE) Proyek Strategis Nasional (PSN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI melakukan tinjauan lapangan di sejumlah proyek strategis di wilayah perbatasan di Kalimantan Utara (Kaltara).
Salah satu anggota tim, Dr Ir H Suheriyatna MSi mengatakan, kedatangan TPE-PSN Kementerian PUPR ini, menindaklanjuti perintah Menteri PUPR untuk memantau dan mengevaluasi proyeks-proyek kementerian PUPR yang ada di wilayah Kalimantan. Utamanya proyek strategis yang ada di perbatasan.
“Kami satu tim ada 4 orang. Pak Ir. Subagyo, CES, selaku ketua tim. Kemudian Pak Ir. Ch. Kornel M. T. Sihaloho, M. Eng. Sc, Pak Ir. Hisar Parpunguan Hasiholan Marpaung dan saya sendiri. Sebelum di Kalimantan Utara (Kaltara) ini, kami sudah melakukan peninjauan di Kalimantan Barat,” kata Suheriyatna di Malinau, Selasa (20/9/2022).
Dikatakan, di Kaltara ada beberapa titik yang akan ditinjau. Di antaranya akses jalan menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN), kemudian jalan poros trans Kalimantan dan beberapa titik lainnya.
“Untuk PLBN di Kaltara ada beberapa. Beberapa bulan lalu sudah kita tinjau di PLBN Sebatik di Nunukan. Kali ini di wilayah Malinau,” ungkapnya.
Salah satu akses jalan yang ditinjau adalah jalan paralel menuju PLBN di Long Midang, Krayan, ke Long Nawang dan beberapa lainnya. Termasuk jalan dari Malinau – Long Midang, Nunukan.
“Tadi dari pertemuan bersama Satker dan teman-teman terkait, disampaikan ada beberapa titik yang perlu penanganan. Di antaranya ada titik yang harus diturunkan grade-nya. Kemudian pengerjaan beberapa jembatan,” ungkapnya.
Secara umum, akses jalan sepanjang 207,5 kilometer (Km) dari Malinau – Long Midang, Krayan sudah terhubung. Untuk progres di lapangan, akan ditinjau pada Rabu (21/09/2022).
“Ditargetkan pada Juni 2024, akses jalan dan juga proyek-proyek PLBN ini sudah selesai 100 persen. Dengan harapan, jika akses jalan bagus, masyarakat di wilayah perbatasan utamanya mendapatkan kemudahan. Kemudian harga-harga kebutuhan turun,” imbuhnya.
Suheriyatna menambahkab, di Kalimantan Barat sudah ada inpres Nomor 1 Tahun 2021, untuk percepatan pembangunan jalan paralel perbatasan di PLBN Aruk, Jagou Baban, Entikong dan Badau.
“Tadi kami juga sempat berdiskusi dengan pak Kilit Laing (Ketua Kadin Kaltara), untuk dukungan pembangunan perbatasan kaltara. Beliau menyampaikan, di Kaltara jalan paralel perbatasan belum tersentuh, baru jalan akses perbatasan. Ini menjadi masukan ke kita untuk disampaikan ke Pak Menteri,” tambah dia lagi. (*)