Untuk Membuka Peluang Malinau dan KTT Dapat Pendanaan Pusat
JAKARTA, takanews.id – Bertempat di Gedung Heritage Lantai-4, Sekretariat Tim Pemantau dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (TPE-PSN) Kementerian PUPR RI, Dr H Suheriyatna menerima kedatangan Yafta Lasung ST MSi, Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Malinau, Kaltara bersama beberapa staf.
Beberapa hal penting dibahas dalam diskusi pada pertemuan yang berlangsung dengan penuh keakraban tersebut. Salah satunya, terkait upaya mendapat dukungan APBN untuk Kabupaten Malinau, dan rencana strategis daerah untuk memperoleh dukungan infrastruktur Ke-PU-an.
“Pertemuan ini tindak lanjut dari perjumpaan saya dengan Bupati Malinau (Wempi W Mawa) beberapa waktu lalu. Saya berterimakasih kepada bupati dan Sekda Malinau yang telah mengirim Plt Kadis PU yang juga selaku Kabid Bina Marga untuk berdiskusi lebih lanjut,” ungkap Suheriyatna.
Banyak masukan diberikan Suheriyatna kepada Plt Kadis PU Malinau, dalam usahanya mendapatkan dukungan penganggaran dan infrastruktur dari Pemerintah Pusat.
“Malinau memiliki posisi strategis berada di wilayah perbatasan.
Untuk daerah-daerah yang di perbatasan langsung, sudah tentu telah mendapatkan dukungan Pusat. Bahkan diprioritaskan. Sementara untuk wilayah-wilayah lainnya di Malinau, perlu ada upaya-upaya strategis agar bisa mendapat dukungan juga dari APBN. Ini yang menjadi pokok pembahasan kita tadi,” ujar mantan Kepala Dinas PUPR-Perkim Kaltara itu.
Pertama, Suheriyatna mendorong agar Pemkab Malinau menjalin kerjasama yang sinergi dengan pemerintah kabupaten terdekat. Seperti salah satunya dengan Kabupaten Tana Tidung (KTT).
“Sebelumnya saya sudah berdiskusi dengan Bupati KTT (Ibrahim Ali), membahas soal pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan di Bebatu. Ini bisa diintregasikan dengan Malinau. Untuk bisa mendapatkan dukungan dari Pusat. Bahkan bisa diusulkan masuk proyek strategis nasional,” kata Suheriyatna lagi.
Ia mengatakan, Kawasan Industri Bebatu yang diproyeksikan menjadi kawasan industri berbasis agro industri akan menjadi pintu gerbang ekonomi Malinau dan KTT.
Kawasan industri ini, di waktu dia masih menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR-Perkim Kaltara yang salah satunya membidangi tata ruang, telah memasukkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk selanjutnya perlu didorong untuk dapat masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Untuk konektifitas antar dua kabupaten ini, utamanya untuk mendukung akses ke kawasan industri tersebut harus dihubungkan dengan jalan yang represntatif.
Sejauh ini, kata Suheriyatna telah dibuka jalan lurus pendekat dari Malinau – KTT. Yaitu jalan lurus sepanjang kurang lebih 65 kilometer. “Nah, ini dilanjutkan. Pemkab Malinau dan KTT, tentu dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kaltara dapat mengusulkan ke Pusat. Kuncinya, kawasan industri tersebut masuk dulu dalam proyek strategis nasional,” tandasnya.
Hal terpenting yang harus disiapkan, kata Suheriyatna, adalah terpenuhinya persyaratan dan kriteria kawasan ini agar bisa masuk dalam proyek strategis nasional (PSN). “Syarat utamanya yang wajib dipenuhi, di antaranya ada FS (feasibility study) atau studi kelayakan, penyusunan Amdal (analisa mengenai dampak lingkungan), dukungan lahan dari Pemerintah Daerag, serta dukungan masyarakat,” urai Suheriyatna.
Dan yang tak kalah penting, adalah dukungan energi untuk kawasan industri tersebut. “Untuk energi yang terdekat ke kawasan itu, ada PLTA di Sei Mentarang (Malinau) dan Sei Sembakung (Nunukan). Untuk itu lah, penting agar antar kabupaten ini bisa saling sinergi,” tandasnya.
“Untuk pembuatan FS dan lain-lainnya, silakan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Di sana banyak yang sudah pengalaman penyusunan FS untuk KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Saya juga siap membantu, mengkoneksikan dengan konsultan yang berkompenten dan berpengalaman,” kata Suheriyatna lagi.
Berkaitan dengan prosedur pengusulan untuk bisa masuk dalam PSN, adalah yang utama perlu mengajukan ke KPPIP (Komite Penyediaan Pembangunan Infrastuktur Prioritas). Untuk diketahui, KPPIP di bawah Kemenko Ekonomi yang berwewenang menyeleksi PSN di Indonesia.
Jika kawasan industri tersebut bisa masuk dalam proyek strategis nasional, tak hanya KTT, Malinau juga bisa sekaligus mendapat dukungan pemenuhan infrastruktur dari pusat. Karena sebagai daerah pendukung.
“Di sisi lain, Malinau juga akan sangat diuntungkan. Karena kawasan industri ini berbasis agro industri. Jadi hasil pertanian dan perkebunan Malinau nantinya pengolahannya juga dilakukan di situ. Sehingga ekonomi akan tumbuh pesat,” imbuhnya.
USULKAN ADA DESTINASI WISATA PRIORITAS DI KALTARA
Selain upaya mendapat dukungan pusat melalui proyek strategis nasional, Kaltara, utamanya Malinau berpotensi mendapatkan dukungan lewat sektor lain. Yaitu pariwisata.
Suheriyatna mengatakan, Malinau memiliki banyak potensi destinasi pariwisata. Seperti di antaranya Kawasan Huten Konservasi Kayan Mentarang, kemudian desa wisata Setulang dan beberapa lainnya.
Objek ini, menurutnya, bisa diusulkan masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) super prioritas atau yang akrab disebut Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Indonesia.
Seperti diketahui, sejauh ini hanya ada 5 KSPN di Indonesia. Yakni, Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Likupang di Sulawesi Utara. “Di Kalimantan belum ada. Kenapa tidak kita coba mengusulkan. Karena kita punya potensi besar,” kata Suheriyatna.
Dengan masuknya objek wisata di Kaltara dalam KSPN super prioritas, maka akan mendapat dukungan penuh dalam hal pemenuhan infrastruktur maupun pembangunan lainnya dari Pusat, melalui APBN. “Cara pengajuan usulannya kurang lebih sama, yang utama penuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan,” imbuhnya. (*)