Jadi Solusi Pemasaran dan Permodalan, Komisi II DPRD Berharap Terbentuknya Perseroda Sektor Perikanan.

Apresiasi Hadirnya Lembaga Kajian Agora Research Center

TARAKAN, takanews – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Ahmad Usman mengapresiasi kehadiran lembaga kajian Agora Research Center yang dilaunching di Tarakan pada Minggu (13/02/2022). Lembaga kajian yang pertama terbentuk di Kaltara ini, diharapkan bisa berkontribusi dalam menganalisis potensi dan isu-isu strategis untuk pengambilan kebijakan publik.

Demikian disampaian Ahmad Usman saat menghadiri launching sekaligus Seminar Kebijakan Publik yang diangkat dengan tema “Hubungan Kerjasama Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Produksi dan Daya Saing Ekspor Rumput Laut di Provinsi Kalimantan Utara” di Audiotorium Diamond Hotel Tarakan, Minggu (13/2/2022).

Selain dari DPRD Kaltara, hadir juga dalam launcing dan seminar tersebut, Walikota Tarakan dr Hairul, Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara dan pejabat terkait lainnya.

Ahmad Usman yang turut menyampaikan gagasan dalam diskusi itu mengatakan, rumusan masalah yang menjadi topik dialog adalah mencari formulasi hubungan kerjasama Pemerintah Daerah untuk peningkatan Produksi dan Daya Saing produk perikanan Kaltara.
 
Dari diskusi yang ada, politisi muda asal Tarakan itu berharap kehadiran Perseroda, yang menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan pasar, dan penyertaan modal.
Dijelaskan, Perseroan Daerah tentu berbeda dengan Perumda sebagai mana diatur dalam UU No. 23/2014, tentang pemerintahan Daerah dan lebih eksplisit lagi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 / 2017, tentang Badan Usaha Milik Daerah. Di mana di sini menyebutkan, BUMD terdiri atas dua pilihan :
Perumda: Penyertaan Modalnya sepenuhnya dari APBD, organnya Dewas (dewan pengawas) dan direksi di tentukan oleh kepala Daerah selaku KPM kelemahannya di beberapa daerah sering menjadi akomodasi politik berbeda dengan
Perseroan Daerah : Perseroda memberikan ruang kolaborasi persekutuan modal antar sesama pemda, swasta, bahkan modal asing, organnya jajaran Direksi dan komisaris di tentukan dalam RUPS yang harapannya dikelola orang yang ahli di bidangnya, dengan ketentuan pemerintah daerah adalah pemilik modal mayoritas sekurang-kurang 51%.

Dengan peluang privatisasi ini diharapkan mode kerjasama ini bisa berkembang pesat. “Contoh misalnya selama ini Kaltara hanya bisa menjadi suplier bahan baku ke beberapa industri olahan yang berada di Pulau Jawa dan Sulawesi yang kemudian diekspor oleh daerah tersebut pada akhirnya secara statistik Kaltara tidak bisa menunjukan kuantitas produksinya di pasar internasional.

Dengan konsep perseroda sasaran utama yang kita ajak membeli saham/obligasi adalah pelaku industri olahan yg memang sudah ekspert di bidangnya. Pemda menyiapkan lahan dan infrastrukturnya, mereka (swasta) menyiapkan alat produksinya.

Sehingga dengan sendirinya terwujudlah hilirisasi yang semula hanya bahan baku, menjadi produksi olahan memberikan value aded/nilai tambah dan yang sudah pasti adalah terbukanya peluang kerja dan usaha baru sebagai suplier,” bebernya.

Biaya logistik berkurang diharapkan bisa dikonversi ke harga beli ke masyarakat, yang tidak kalah penting transparansi harga yang selama ini menjadi masalah klasik bisa terjawab. Kenapa? Pemda Sebagai pemilik saham mayoritas tentu bisa mengatur apakah mendorong semangat profit oriented atau mau berbagi keuntungannya dengan masyarakat tentu penambahan nilai harga.
 
Beberapa daerah, sebutnya, sudah berhasil menjalankan pola kerjasama ini seperti Trans Jakarta, MRT, Agro Jabar dan lain-lain.
“Menurut kami sudah waktunya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap potensi perikanan Kaltara. Data statistik menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi Kaltara sangat kuat dipengaruhi oleh distrubusi lapangan usaha dari sektor perikanan,” ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

“Jika saya boleh istilahkan pola kerjasama perseroan daerah adalah TANGAN TERSEMBUNYI PEMERINTAH untuk mengintervensi pasar dan bisnis. Semoga pemikiran kecil ini bisa menjadi bagian solusi persoalan harga udang, rumput laut dan produk perikanan lainnya,” imbuh dia. (*/ad/ic)