Siapkan SDM Hadapi Mega Proyek PLTA dan Kawasan Industri, DPRD Kaltara Dorong Pengembangan Pendidikan Vokasi

TARAKAN, takanews.id – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong Pemerintah Provinsi untuk mengembangkan pendidikan vokasi di daerah ini. Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM), dalam menghadapi mega proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan rencana pengembangan kawasan industri hijau Indonesia di Kaltara.

Dorongan tersebut disampaikan Ketua Panitia Kerja (Panja) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, tentang Pendidikan Vokasi DPRD Provinsi Kaltara Siti Laela, dalan kesempatan melakukan rapat bersama perangkat daerah terkait di Swissbel Hotel Kota Tarakan, Kamis (10/2/2022).

Selain beberapa anggota DPRD, hadir juga dalam pertemuan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kaltara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltara, Bapeda Provinsi Kaltara, dan Inspektorat Provinsi Kaltara.

Dalam kesempatan itu, Siti Laela menyampaikan, DPRD mendorong dibentuknya peta jalan atau Road Map Pendidikan vokasi di Kaltara. Sehingga bisa tersistem dalam memajukan Pendidikan Vokasi.

“Ini yang perlu menjadi atensi pemerintah saat ini khususnya di Kaltara. Jangan sampai ada mega proyek di Kaltara, karyawannya diisi orang dari daerah lain. Ini akan menjadi delematis buat DPRD dan pemerintah Provinsi Kaltara,” kata Siti Laela.

Keberadaan pendidikan vokasi, dikatakan Siti Laela sangat dibutuhkan. Sebab masuk mega proyek PLTA dan kawasan industri di Kaltara, membutuhkan ribuan tenaga kerja.

“Untuk PLTA saja membutuhkan 5 ribuan orang belum lagi KIPI (kawasan industri) itu kan juga membutuhkan yang sangat-sangat banyak sekali. Kita harapkan ini diisi oleh orang daerah sendiri atau penduduk lokal, kecuali tenaga-tenaga profesional,” tegas Politisi Partai Golkar.

Sehingga masuknya proyek mega besar, diharapkan Siti Laela berdampak di Kaltara. Minimal dampaknya dirasakan masyarakat Kaltara dengan direkrut menjadi tenaga kerja.

“Jangan hanya kita jadi penonton karena kalah kompetensi. Makanya perlu disiapkan dari sekarang tenaga kerja kita yang memiliki kompetensi dengan menyediakan pendidikan vokasi,” jelas politisi wanita asal Tarakan ini.

Melalui pendidikan vokasi di SMK, dikatakan Siti Laela, anak didik di Kaltara lulus memiliki kompetensi dan siap kerja. Sebab perusahaan bisa dipastikan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi.

“Seperti otomotinya, tata boganya, kelistrikannya itu semua pasti dibutuhkan oleh perusahaan. Makanya kita dorong dibanyak dibentuk sekolah SMK di Kaltara,” beber mantan Anggota DPRD Kota Tarakan 2 periode.

Jumlah SMK di Kaltara, dijelaskan Siti Laela masih kalah jauh dengan daerah lainnya. Saat ini jumlah SMK di Kaltara masih puluhan dan unggulannya baru ada 7 sekolah kalah jauh dengan Jawa Tengah yang memiliki 1.900 SMK.

“Makanya ini lah yang harus diperkuat. Kebetulan ada LHP BPK yang mendorong ke arah sana. Itu lah kami dari Panja memfollow up itu, sebagai fungsi kita di dewan tentunya juga akan bersinergi dan mendorong itu,” tambah perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Tarakan.

Sekretaris Panja LHP BPK RI tentang Pendidikan Vokasi DPRD Provinsi Kaltara Ahmad Usman menambahkan, dalam pertemuan ini, diharapkan bisa merumuskan langkah kedepan pengembangan Pendidikan Vokasi di Kaltara.

“Ini yang kita harapkan. Kalau kita lihat semangat pemeriksaan normatif saja hanya untuk melihat kinerja. Kita ingin menyelaraskan langkah dalam pengembangan Pendidikan Vokasi, siapa yang melakukan apa dan siapa yang melakukan apa ini yang perlu disamakan,” terang politisi muda dari Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Sementara itu, Pakar Pendidikan DR. Ana Sriekaningsih mengatakan perbaikan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, harus dilandasi dengan Roadmap bidang tersebut. Roadmap ini, sebagai peta penentu atau penunjuk kebijakan dalam mencapai hasil yang diinginkan.

“Jadi nanti secara rinci menggambarkan akan yang harus dilakukan dalam pengembangan Pendidikan Vokasi untuk mencapai tujuan perbaikan kualitas tenaga kerja,” tutup Ana.(*san/a)