Dua Dapur MBG di Bulungan Berhenti Beroperasi, Pekerja Lokal Kehilangan Pekerjaan

BULUNGAN, takanews.com – Di balik program besar pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tersimpan kisah pilu dari para pekerja yang kini harus menghadapi ketidakpastian masa depan. Dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, dikabarkan menghentikan operasionalnya.

Penutupan tersebut tidak hanya menghentikan aktivitas pelayanan penyediaan makanan bergizi, tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat lokal yang selama ini menggantungkan penghasilan dari pekerjaan di dapur MBG.

Perubahan kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN), terutama terkait pengaturan dan pengurangan jumlah tenaga kerja, disebut menjadi salah satu faktor yang memberatkan pengelola hingga berujung pada penghentian operasional.

Dampak keputusan tersebut terlihat di salah satu dapur SPPG yang berada di Jalan Mangga, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Pantauan di lokasi memperlihatkan suasana haru menyelimuti pertemuan antara para karyawan dan pemilik yayasan pengelola SPPG. Momen kebersamaan yang sebelumnya diwarnai aktivitas mempersiapkan dan mendistribusikan makanan bagi penerima manfaat, kini berubah menjadi suasana perpisahan.

Sejumlah pekerja terlihat mulai melepas stiker identitas SPPG yang terpasang pada kendaraan operasional pengangkut MBG. Plang penanda SPPG di lokasi tersebut juga mulai dibuka.

Pemandangan itu menjadi gambaran nyata bahwa penghentian operasional bukan sekadar persoalan berhentinya aktivitas sebuah dapur, tetapi juga berakhirnya sumber penghidupan bagi sejumlah warga yang selama ini bekerja di dalamnya.

Bukan Sekadar Dapur Tutup, Ada Keluarga yang Kehilangan Penghasilan

Salah satu pemilik yayasan pengelola SPPG di Tanjung Selor, yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, mengungkapkan bahwa sejak awal keterlibatan pihaknya dalam program MBG tidak semata-mata berorientasi pada pelaksanaan program pemerintah.

Ada misi sosial yang ingin diwujudkan, yakni membantu pemenuhan gizi anak-anak sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.

Karena itu, tenaga kerja yang direkrut berasal dari lingkungan setempat. Di antaranya ibu rumah tangga, masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, hingga mereka yang menjadi tulang punggung keluarga.

Menurutnya, kesempatan bekerja di dapur MBG telah memberikan harapan baru bagi masyarakat yang membutuhkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Namun, dinamika perubahan regulasi BGN, khususnya terkait arahan pengurangan tenaga kerja, dinilai membawa konsekuensi besar terhadap keberlangsungan operasional dapur.

Pengelola mengaku berada dalam posisi sulit ketika harus menyesuaikan ketentuan yang berubah, sementara di sisi lain terdapat tanggung jawab terhadap para pekerja yang sejak awal telah direkrut dan menggantungkan penghasilan dari kegiatan tersebut.

“Sejak awal kami menjalankan program ini dengan semangat yang sama seperti visi pemerintah, yakni menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Ia menyayangkan kondisi yang akhirnya membuat dapur harus berhenti beroperasi. Sebab, di balik keputusan tersebut terdapat banyak orang yang ikut merasakan dampaknya.

“Bukan hanya program yang terhenti. Ada pekerja yang kehilangan mata pencaharian, ada keluarga yang kembali harus memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” tuturnya.

Pengelola Berharap BGN Berikan Kepastian Regulasi

Pengelola berharap pemerintah melalui Badan Gizi Nasional dapat memberikan kepastian regulasi yang lebih konsisten dan terukur bagi seluruh pelaksana program MBG di daerah.

Menurutnya, perubahan kebijakan perlu mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Sebab, setiap dapur yang beroperasi telah membangun sistem kerja, merekrut tenaga lokal, serta memiliki tanggung jawab sosial dan operasional yang harus dipenuhi.

Kebijakan pengurangan tenaga kerja, apabila memang menjadi bagian dari penyesuaian program, diharapkan disertai mekanisme transisi yang jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para pekerja maupun pengelola.

Program MBG sejatinya memiliki tujuan besar, bukan hanya meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Karena itu, keberlangsungan tenaga kerja lokal semestinya menjadi salah satu aspek yang turut diperhitungkan dalam setiap evaluasi maupun perubahan kebijakan.

Jangan Sampai Tujuan Baik Mengabaikan Nasib Pekerja

Berhentinya dua dapur MBG di Kabupaten Bulungan menjadi persoalan yang patut mendapat perhatian serius. Pemerintah perlu memastikan setiap perubahan kebijakan tidak menimbulkan dampak sosial yang justru membebani masyarakat kecil.

Di satu sisi, evaluasi terhadap standar operasional, efektivitas anggaran, kualitas makanan, serta tata kelola dapur MBG tentu penting dilakukan. Namun, di sisi lain, nasib para pekerja yang telah terlibat dan mendukung pelaksanaan program juga tidak boleh diabaikan.

Perlu ada penjelasan terbuka mengenai kebijakan yang menjadi dasar penghentian operasional, termasuk kepastian apakah kedua dapur tersebut dapat kembali beroperasi setelah melakukan penyesuaian.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat penjelasan resmi dari BGN mengenai perubahan regulasi yang disebut menjadi salah satu pemicu berhentinya operasional kedua dapur tersebut.

Kisah di Jalan Mangga Tanjung Selor menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan publik memiliki konsekuensi terhadap kehidupan manusia.

Sebab, di balik sebuah dapur yang kini berhenti beroperasi, ada ibu rumah tangga yang kehilangan penghasilan, ada pekerja yang kembali harus mencari pekerjaan, dan ada keluarga yang menggantungkan harapan pada pekerjaan tersebut.

Program boleh dievaluasi, aturan boleh disesuaikan, tetapi nasib masyarakat kecil yang telah ikut menyukseskannya jangan sampai terabaikan.

Tujuan mulia menyediakan makanan bergizi bagi generasi bangsa seharusnya berjalan beriringan dengan upaya menjaga kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan, bukan justru menyisakan ketidakpastian bagi mereka yang berada di garis pelaksanaan. (*)