BERAU – Aktivitas penangkapan ikan ilegal di perairan Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian DPRD. Pemerintah diminta lebih inovatif dan proaktif dalam menekan praktik tersebut yang dinilai merugikan ekonomi daerah sekaligus mengancam kelestarian ekosistem laut.
Anggota DPRD Berau, Ahmad Rifai, menilai langkah penindakan terhadap ilegal fishing masih perlu diperkuat, terutama di wilayah perairan yang rawan aktivitas ilegal.
“Penanganannya harus lebih maksimal. Apalagi pengawasan laut menjadi kewenangan provinsi, sehingga daerah perlu mencari strategi lain yang lebih efektif,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki akses langsung di lapangan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat sipil dapat membantu menutup celah pengawasan yang terbatas.
Salah satu organisasi yang dinilai potensial adalah Maratua Peduli Penyu (MALIPE), yang selama ini aktif dalam upaya pelestarian penyu di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Berau.
“MALIPE sudah terbukti aktif, bahkan menjadi pihak yang pertama melaporkan kasus ilegal fishing ke dinas terkait. Ini menunjukkan peran mereka sangat strategis,” jelasnya.
Rifai menilai, pemberdayaan LSM lokal tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sumber daya laut berbasis partisipasi masyarakat.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi sumber daya manusia di daerah. Menurutnya, selain peran aparat seperti Polairud Polres Berau, dukungan dari komunitas lokal menjadi faktor penting dalam memperkuat pengawasan di wilayah perairan.
“Kalau semua pihak dilibatkan, penanganan bisa lebih efektif dan menyeluruh,” tegasnya.
DPRD Berau berharap, dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, praktik ilegal fishing dapat ditekan, sekaligus menjaga keberlanjutan potensi kelautan yang menjadi salah satu aset utama daerah.
Rin/Adv