DPRD Soroti LKPJ 2025, Sutami Tekankan Serapan Anggaran dan Diversifikasi Ekonomi Berau

BERAU – Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Berau mendapat perhatian DPRD. Anggota DPRD Berau, Sutami, mengapresiasi capaian kinerja yang dipaparkan Wakil Bupati Berau, Gamalis, namun mengingatkan pentingnya validitas data di lapangan.

Menurutnya, laporan tersebut telah disusun secara komprehensif dengan sejumlah indikator yang menunjukkan tren positif. Meski demikian, ia menekankan bahwa capaian tersebut harus benar-benar mencerminkan kondisi riil.

“Laporannya cukup baik dan komprehensif. Tapi yang terpenting, harus sesuai dengan fakta di lapangan,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Di sisi lain, Sutami menyoroti masih tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Ia menilai kondisi tersebut menjadi indikasi belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

“Serapan anggaran harus jadi perhatian serius. Silpa yang tinggi menunjukkan program belum berjalan maksimal, dan ini bisa menghambat pembangunan,” tegasnya.

Selain persoalan anggaran, ia juga mengingatkan ketergantungan ekonomi Berau terhadap sektor pertambangan yang masih dominan. Menurutnya, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat sektor-sektor alternatif yang lebih berkelanjutan.

Sutami menilai sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan pengelolaan yang optimal, ia optimistis PAD Berau dapat meningkat signifikan.

“Kalau potensi ini dimaksimalkan, PAD Berau ke depan bisa tembus lebih dari Rp1 triliun,” ungkapnya.

Ia juga mengusulkan penyesuaian skema kontribusi sektor pertambangan agar lebih menguntungkan daerah. Salah satunya dengan mengaitkan tarif per metrik ton dengan nilai dolar Amerika Serikat.

“Jika dikaitkan dengan dolar, misalnya satu dolar per metrik ton, maka saat nilai tukar naik, pendapatan daerah juga ikut meningkat,” jelasnya.

Menurut Sutami, langkah tersebut penting sebagai respons atas kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya dana transfer ke daerah.

“Optimalisasi potensi lokal menjadi kunci agar kemandirian fiskal Berau semakin kuat,” pungkasnya.

Rin/Adv