Minim Alat Deteksi Dini, DPRD Berau Soroti Kesiapsiagaan Bencana di Wilayah Pesisir dan Hulu

BERAU – Kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan. Hingga kini, daerah berjuluk Bumi Batiwakkal itu dinilai masih kekurangan sarana dan prasarana pendeteksi dini bencana, baik di wilayah pesisir maupun kawasan hulu.

Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, menegaskan bahwa kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian serius. Menurutnya, luasnya wilayah Berau yang mencakup garis pantai panjang serta daerah hulu yang rawan banjir, seharusnya diimbangi dengan sistem peringatan dini yang memadai.

“Wilayah Berau ini sangat luas, ada pesisir dan hulu. Tapi alat deteksi bencana, termasuk pendeteksi gelombang laut, masih sangat minim. Ini tentu menjadi persoalan serius,” ujarnya.

Ia menilai, pemasangan alat deteksi gelombang laut di kawasan pesisir sudah menjadi kebutuhan mendesak. Terlebih, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya telah mengingatkan adanya potensi tsunami yang dapat mengancam wilayah pesisir Berau.

“Kalau alat deteksi itu tersedia, bisa menjadi alarm dini bagi masyarakat saat terjadi kondisi darurat. Ini penting untuk mengurangi risiko korban,” jelasnya.

Tak hanya fokus pada pesisir, Thamrin juga menyoroti persoalan banjir yang kerap melanda wilayah hulu Berau. Ia menyebut, kejadian banjir yang berulang menandakan perlunya langkah penanganan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Untuk itu, ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau meningkatkan koordinasi dengan BMKG, khususnya dalam pemantauan cuaca dan potensi bencana. Menurutnya, data dan teknologi yang dimiliki BMKG harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai langkah antisipasi.

“Koordinasi harus diperkuat. BMKG punya data dan peralatan yang bisa digunakan untuk deteksi dini. Ini penting untuk meminimalisir dampak bencana,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Berau segera mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat deteksi dini bencana. Ia menilai, keberadaan perangkat tersebut sangat krusial dalam upaya perlindungan masyarakat di daerah rawan.

“Ini menyangkut keselamatan warga. Pemerintah daerah harus segera bergerak, berkoordinasi, dan menganggarkan pengadaan alat deteksi bencana. Ini kebutuhan mendesak,” pungkasnya.

Rin/Adv