Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan pentingnya mendorong penanganan abrasi pesisir kepulauan sebagai agenda prioritas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Menurutnya, langkah Pemerintah Kabupaten Berau membawa isu tersebut ke tingkat provinsi sudah tepat, mengingat dampak abrasi yang semakin mengkhawatirkan, khususnya di wilayah Kepulauan Derawan dan Pulau Maratua.
“Abrasi di kawasan kepulauan ini tidak bisa lagi dianggap persoalan biasa. Dampaknya langsung ke lingkungan, aktivitas masyarakat, hingga sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung daerah,” ujarnya, Jumat (6/3).
Dedy menilai, posisi strategis wilayah kepulauan menjadikannya sebagai etalase pariwisata Berau di tingkat nasional maupun internasional. Karena itu, perlindungan kawasan pesisir harus direncanakan secara serius dan terukur.
Ia menekankan, khusus untuk Pulau Maratua, pemerintah daerah perlu menyiapkan kajian teknis yang komprehensif sebelum mengajukan usulan ke provinsi. Dokumen tersebut dinilai krusial agar program penanganan abrasi memiliki dasar kuat dan peluang lebih besar untuk masuk dalam prioritas anggaran.
“Tanpa kajian yang matang, usulan akan sulit diperjuangkan. Ini harus disiapkan sejak di tingkat kabupaten,” tegasnya.
Tak hanya mengandalkan jalur Musrenbang provinsi, DPRD Berau juga mendorong pemerintah daerah membuka komunikasi lebih luas hingga ke pemerintah pusat. Menurut Dedy, penanganan abrasi membutuhkan dukungan lintas sektor dengan pembiayaan yang tidak sedikit.
“Harus ditembus juga ke kementerian. Jangan hanya berharap di provinsi,” katanya.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menjadi kunci agar penanganan abrasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah lebih dulu menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait kebutuhan pembangunan pengaman pantai di Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua.
Abrasi yang terus menggerus pesisir, terutama di sisi barat dan selatan kampung, dinilai sudah berada pada tahap mengkhawatirkan karena berpotensi mengancam permukiman warga serta ekosistem pesisir.
“Kami sudah sampaikan ke provinsi karena kewenangannya memang berada di tingkat provinsi,” jelasnya.
Sri Juniarsih menegaskan, pemerintah kabupaten tetap berkomitmen mengupayakan perlindungan kawasan pesisir, termasuk membuka kemungkinan penganggaran daerah jika diperlukan. Namun, koordinasi dengan pemerintah provinsi tetap menjadi langkah utama.
Ia juga memastikan bahwa isu abrasi di Maratua akan kembali diperjuangkan dalam forum Musrenbang mendatang, agar mendapat perhatian serius dan masuk dalam prioritas pembangunan daerah.
“Di Musrenbang berikutnya akan kami suarakan kembali,” tegasnya.
Melalui sinergi lintas pemerintahan, diharapkan upaya penanganan abrasi di kawasan Kepulauan Derawan dan Pulau Maratua dapat segera direalisasikan, demi melindungi masyarakat pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pariwisata unggulan Kabupaten Berau.
Rin/ Adv