BERAU – Rencana penerapan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat reaksi keras dari Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto.
Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menghambat pelayanan publik dan menyulitkan masyarakat yang membutuhkan urusan administratif.
Dedy mengkhawatirkan, jika ASN tidak berada di kantor, masyarakat yang datang dari jauh untuk mengurus dokumen penting akan menghadapi banyak hambatan.
“Kalau menurut Mendagri itu baik buat ASN, ya enggak masalah. Tapi pelayanan buat masyarakat ini kan perlu juga,” ujar Dedy.
Salah satu poin utama yang menjadi kekhawatiran legislatif adalah pelayanan dasar seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dedy berpendapat bahwa kehadiran fisik petugas di kantor tetap menjadi kunci efektivitas pelayanan.
Ia menyarankan, jika memang harus ada penyesuaian, sebaiknya tetap ada jam kantor yang pasti meskipun hanya setengah hari, daripada harus WFH secara penuh di hari tertentu.
“Nah, ini masyarakat yang istilahnya buat KTP atau mengurus kartu keluarga, ini gimana? Pelayanan ini yang perlu dipertimbangkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dedy berpendapat bahwa kebijakan WFH, meskipun hanya diterapkan pada hari Jumat, dianggap kurang efisien. Ia merujuk pada waktu libur Sabtu dan Minggu yang sudah cukup bagi ASN untuk beristirahat.
Ia khawatir terlalu banyak “libur” terselubung justru akan memicu kemalasan dan menurunkan produktivitas pegawai.
“Kalau saya sih enggak efisien, walaupun itu Jumat saja. Kan sudah ada hari Sabtu dan Minggu libur kerja. Keenakan nanti buat ASN-nya. Cukuplah sebenarnya Jumat itu tetap kerja setengah hari,” tambahnya.
Dedy menutup pernyataannya dengan meminta pemerintah daerah untuk meninjau ulang urgensi kebijakan tersebut di Kabupaten Berau.
Ia berharap kepentingan masyarakat yang membutuhkan pelayanan langsung tetap menjadi prioritas utama di atas kenyamanan pegawai.
”Kalau saya sih janganlah, kasihan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Dan ini nanti akan jadi istilahnya pegawai akhirnya malas-malasan kerja karena terlalu banyak liburnya,” pungkasnya.(Rin/Adv)