Ketua Komisi III DPRD Berau: Nelayan Lebih Butuh Alat Tangkap Ketimbang Pelatihan Temporer
BERAU – Ketua Komisi III DPRD Berau, Liliansyah, menyoroti adanya ketimpangan antara program bantuan pemerintah dengan kebutuhan riil para nelayan di Bumi Batiwakkal.
Legislator dari Partai Nasdem ini menilai, pengadaan alat tangkap jauh lebih mendesak dibandingkan program pelatihan yang selama ini bersifat temporer.
Menurut Liliansyah, setiap kali melaksanakan agenda reses, aspirasi utama yang disampaikan masyarakat pesisir adalah bantuan sarana produksi seperti mesin kapal, jaring, dan alat tangkap lainnya. Namun, kendala regulasi seringkali menjadi penghambat bagi pemerintah daerah.
”Masalahnya, pengadaan alat tangkap, baik itu kapal, mesin, jaring, dan sebagainya, sudah tidak diperbolehkan lagi (kewenangannya) berada di tingkat kabupaten,” ujar Liliansyah.
Ia mengungkapkan adanya kebuntuan komunikasi di tingkat birokrasi, di mana Dinas Perikanan mengaku tidak bisa melakukan pengadaan fisik namun tetap menjalankan program pelatihan bagi nelayan. Padahal, menurutnya, nelayan lokal sudah memiliki keahlian mumpuni dalam mencari ikan di laut.
“Dinas Perikanan bilang pengadaan tidak bisa, tapi pelatihan masih bisa. Sementara nelayan kita ini sudah ahli menangkap ikan, jadi pelatihan sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan saat ini,” tambahnya.
Liliansyah menekankan bahwa efisiensi anggaran daerah seharusnya tidak mengorbankan kepentingan dasar masyarakat. Ia mendorong pemerintah untuk lebih jeli dalam memetakan skala prioritas meski tengah menghadapi keterbatasan anggaran.
Aspirasi ini, lanjut dia, sebenarnya sudah sering disuarakan oleh para Kepala Kampung melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Ia berharap pemerintah segera mencari solusi agar usulan masyarakat tidak hanya berakhir di atas kertas.
”Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kebutuhan masyarakat, tapi memprioritaskan. Jangan sampai masyarakat bosan menyampaikan hal yang sama setiap tahunnya tanpa ada realisasi,” pungkasnya.
(Rin/Adv)