TANJUNG SELOR, takanews.com – Rekrutmen tenaga kerja PT Kalimantan Aluminium Industri (KAI) di luar Kalimantan Utara (Kaltara) menuai sorotan publik. Perusahaan yang beroperasi di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning–Mangkupadi, Kabupaten Bulungan itu diduga melakukan seleksi tenaga kerja di Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Singosari Malang, Jawa Timur.
Informasi tersebut mencuat setelah beredarnya video proses seleksi di sekolah tersebut. Rekrutmen di luar daerah ini pun memantik tanda tanya besar: di mana posisi tenaga kerja lokal Kaltara dalam proyek strategis nasional (PSN) yang digadang-gadang menjadi motor pertumbuhan ekonomi Bumi Benuanta?
Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Kaltara, Rahmawati, angkat bicara. Ia menegaskan, seluruh perusahaan yang beroperasi di Kaltara—terutama yang berstatus PSN—wajib memprioritaskan masyarakat lokal dalam proses perekrutan.
“Saya minta kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di Kaltara termasuk PSN untuk memprioritaskan anak-anak asli Kaltara bisa bekerja,” tegasnya, Selasa (24/2/2026).
Politikus Fraksi Gerindra itu mengingatkan, investasi besar yang masuk ke provinsi ke-34 ini tidak boleh membuat masyarakat setempat tersisih di tanah sendiri.
“Jangan sampai industri besar berdiri di Kaltara, tetapi masyarakat Kaltara hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” ujarnya.
Target 75 Persen Tenaga Kerja Lokal
Rahmawati mendorong komposisi tenaga kerja yang berpihak pada daerah. Ia mengusulkan minimal 75 persen tenaga kerja berasal dari Kaltara, sementara 25 persen dari luar daerah untuk posisi yang membutuhkan kompetensi khusus.
Menurutnya, perekrutan dari luar seharusnya menjadi opsi terakhir jika kebutuhan tenaga kerja tidak bisa dipenuhi dari dalam daerah.
“Kalau memang ada posisi yang membutuhkan keahlian khusus dan belum tersedia di Kaltara, silakan diisi dari luar. Tapi prioritas pertama tetap harus masyarakat lokal,” tegasnya.
Dorong Peningkatan SDM Lokal
Selain menyoroti rekrutmen, Rahmawati juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kaltara. Ia mendorong penguatan sekolah kejuruan dan pendirian lembaga pelatihan agar tenaga kerja lokal mampu bersaing di sektor industri modern.
“Kita ingin anak-anak Kaltara tidak hanya bekerja sebagai tenaga kasar, tetapi juga bisa mengisi posisi teknis dan profesional,” katanya.
Ia memastikan persoalan ini akan dibawa ke forum resmi DPR melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Perindustrian RI.
Rekrutmen di luar daerah ini pun memunculkan pertanyaan publik: apakah Kaltara kekurangan lulusan SMK, atau belum memenuhi kualifikasi industri?
Di tengah besarnya harapan terhadap KIHI Tanah Kuning–Mangkupadi yang diproyeksikan menyerap ribuan tenaga kerja sejak tahap konstruksi hingga operasional, masyarakat berharap komitmen terhadap tenaga kerja lokal bukan sekadar janji—melainkan benar-benar diwujudkan. (*)