Pemandangan Umum DPRD terhadap Raperda APBD 2026, Fraksi PDI-Perjuangan Minta Utamakan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan

SENDAWAR, takanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Barat (Kubar) menggelar Rapat Paripurna VIII Masa Sidang III Tahun 2025, dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Dalam paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama, Kamis (15/10/2025) tersebut, tiga fraksi menyampaikan pandangan umum dalam rapat tersebut.

Salah satunya disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan. Melalui juru bicaranya, Potit, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya efisiensi belanja rutin, serta penguatan sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan.

Fraksi PDI Perjuangan, lanjut Potit, juga menekankan pembangunan infrastruktur dasar serta pencapaian target pembangunan yang ditopang oleh sektor penggerak ekonomi kerakyatan.

“Selain itu, perluasan basis pajak daerah dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga perlu menjadi perhatian utama,” ungkap anggota DPRD Kutai Barat ini.

Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen mengawal penganggaran agar benar-benar menyentuh hingga ke kampung-kampung demi kemakmuran masyarakat. (*)

Dana Transfer Turun, Fraksi Golkar DPRD Kutai Barat Minta Proyek Multiyears Pembangunan Jalan Nasional Ditinjau Ulang

SENDAWAR  – Menyikapi kemampuan fiskal, serta menurunnya dana Transfer ke Daerah (TKD), Fraksi Partai Golkar DPRD Kutai Barat meminta pemerintah daerah meninjau ulang, kegiatan proyek multiyears yang diarahkan untuk pembangunan jalan nasional.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kutai Barat Zaenuddin Thaib menilai, langkah ini perlu dilakukan agar perencanaan pembangunan lebih realistis dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. Apalagi jalan nasional, merupakan kewenangan pusat.

“Uang dari pusat dikirim ke daerah, tapi justru dipakai lagi untuk bangun jalan nasional. Itu tidak logis. Jalan nasional tanggung jawab pusat, bukan daerah,” tegas Zaenuddin, Rabu (15/10/2025).

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada pembangunan yang menjadi kewenangannya, dan berdampak nyata bagi masyarakat, bukan mengambil alih tanggung jawab kementerian.

“Kita ini bukan daerah kaya. Kalau uang sudah terbatas, gunakan untuk yang betul-betul prioritas dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Zaenuddin menjelaskan, proyek multi years di Kutai Barat selama ini menggunakan skema pembayaran 20-40 persen.

Namun, dengan berkurangnya pendapatan daerah akibat pemangkasan dana transfer, skema tersebut sudah tidak realistis lagi.

“Kalau dana transfer turun, otomatis kemampuan bayar juga menurun. Jadi sistem pembayarannya harus dievaluasi. Jangan dipaksakan,” katanya memberikan masukan.

Ia menekankan perlunya perhitungan ulang dan perbaikan terhadap seluruh proyek berjangka panjang, khususnya yang bernilai besar dan tidak mendesak.

“Kalau proyeknya manfaatnya kecil, hentikan dulu. Lebih baik dialihkan ke kebutuhan dasar seperti air bersih, kesehatan, atau pendidikan,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak selalu meniru pola pembangunan pusat, tanpa memperhatikan kondisi keuangan sendiri.

Zaenuddin menegaskan, bahwa setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan nilai manfaat dan keberlanjutan keuangan daerah.

Menurutnya, meninjau ulang proyek besar bukan tanda mundur, melainkan langkah bijak agar Kutai Barat tidak terbebani utang atau defisit di masa depan.

“Kalau kita terus memaksakan proyek besar dengan uang kecil, pasti ada yang dikorbankan. Jadi pilih yang benar-benar penting,” tegasnya.

Dengan kondisi dana transfer yang berkurang sekitar Rp700 miliar, Zaenuddin menilai saat ini merupakan momentum tepat bagi pemerintah daerah untuk merancang ulang strategi pembangunan dan memprioritaskan program yang benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Gunakan uang yang ada seefektif mungkin. Jangan semua ingin dikerjakan sekaligus. Kita harus berani meninjau ulang program yang bukan kewenangan kita dan melakukan perbaikan agar pembangunan tetap berjalan lancar,” imbuh dia. (adv)