TANJUNG SELOR, takanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Paripurna ke-19, Masa Persidangan III Tahun 2025, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi atas Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kaltara, Senin (30/6/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, didampingi Ketua DPRD H. Achmad Djufrie, dan Wakil Ketua DPRD Muddain. Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, Pj Sekda Kaltara Dr. Bustan, unsur Forkopimda, para kepala OPD, serta tokoh masyarakat turut hadir dalam rapat tersebut.
Enam fraksi DPRD Kaltara menyampaikan pandangan mereka atas nota pengantar Ranperda pertanggungjawaban APBD 2024. Fraksi Gerindra melalui Yancong, Fraksi Golkar oleh Hj. Aluh Berlian, Fraksi Demokrat oleh Listiani, Fraksi PKS oleh Ladullah, Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat oleh Arming, serta Fraksi PKB, Nasdem, dan PAN oleh Supaad Hadianto. Sejumlah fraksi menyatakan menerima Ranperda untuk dibahas lebih lanjut, pada tahapan pembahasan berikutnya.
Meskipun begitu, fraksi-fraksi DPRD tetap menyampaikan sejumlah catatan sebagai masukan untuk perbaikan pengelolaan APBD ke depan. Beberapa catatan tersebut diantaranya, terkait penanganan infrastruktur di wilayah perbatasan seperti Krayan dan Nunukan, serta penguatan sektor ekonomi daerah termasuk pengembangan pariwisata.Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie menegaskan pentingnya penganggaran daerah yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama wilayah perbatasan yang masih menghadapi banyak keterbatasan akses.
“DPRD menyampaikan aspirasi yang kami serap langsung dari masyarakat. Kami turun ke lapangan, melihat langsung kondisi masyarakat, mendengar keluhan dan kebutuhan mereka,” ujarnya.Ia berharap anggaran daerah yang mencapai triliunan rupiah itu, dapat digunakan secara efektif untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat, termasuk pemerataan pembangunan hingga ke daerah terpencil. (adv)