Tito Karnavian Janji Kawal Jalan Perbatasan Kaltara, Anggaran Tembus Rp32 Triliun

MALINAU, takanews.com – Pemerintah pusat mulai menyiapkan langkah besar untuk membuka keterisolasian kawasan perbatasan Kalimantan Utara. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong penyusunan rencana induk pembangunan jalan perbatasan Kaltara dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp32 triliun.

Konsep pembangunan tersebut disiapkan untuk periode 2027-2029 dan akan dibagi berdasarkan tahapan serta skala prioritas pembangunan.

Hal itu disampaikan Tito saat memimpin rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Malinau, Pemerintah Kabupaten Nunukan serta sejumlah kementerian/lembaga terkait di Kantor Bupati Malinau, Selasa (6/10/2026).

Tito mengatakan pemerintah ingin memastikan pembangunan jalan perbatasan tidak berhenti pada pembahasan di meja rapat. Karena itu, konsep induk akan disusun secara lebih terukur, termasuk target pembangunan dan kebutuhan anggaran setiap tahun.

“Kita akan matangkan dulu konsep, tadi dari PU akan mematangkan konsep rencana induknya dan dibelah per tahun, sesuai skala prioritas,” ujar Tito.

Setelah konsep tersebut rampung, pemerintah akan menyampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi bahan pengawalan pembangunan secara lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Jalan Perbatasan Ditargetkan Tuntas Paling Lambat 2029

Tito yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menegaskan pembangunan konektivitas perbatasan Kaltara menjadi salah satu prioritas.

Berdasarkan paparan Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan infrastruktur jalan perbatasan tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun, mulai 2027 hingga 2029.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah akses menuju Krayan, Kabupaten Nunukan.

Tito menyebut penyelesaian jalur menuju Krayan menjadi salah satu prioritas pada 2027. Jalan tersebut diharapkan membuka akses darat menuju kawasan perbatasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan transportasi.

Tak hanya Krayan, sejumlah kawasan di Kabupaten Malinau juga menjadi perhatian, termasuk wilayah Apau Kayan.

Rp32 Triliun, Dibangun Bertahap Sesuai Prioritas

Besarnya kebutuhan anggaran membuat pemerintah pusat akan menyusun pembangunan berdasarkan skala prioritas.

Artinya, seluruh ruas jalan tidak serta-merta dikerjakan secara bersamaan. Pemerintah akan menentukan titik dan wilayah yang paling membutuhkan intervensi pembangunan, terutama kawasan yang telah memiliki penduduk dan membutuhkan akses dasar.

Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang sebelumnya menyampaikan bahwa keterbatasan konektivitas masih menjadi persoalan serius di wilayah perbatasan.

Sejumlah kawasan bahkan masih mengandalkan jalur udara dan sungai untuk mobilitas masyarakat serta distribusi kebutuhan pokok.

Kondisi tersebut membuat biaya logistik menjadi tinggi dan pada akhirnya berdampak terhadap harga barang yang diterima masyarakat.

Zainal berharap pembangunan akses darat dapat segera diwujudkan sehingga biaya distribusi dapat ditekan.

“Dengan terbukanya akses darat, biaya distribusi bisa ditekan sehingga harga komoditas yang diterima masyarakat juga lebih terjangkau,” kata Zainal.

Apau Kayan Juga Minta Percepatan

Bupati Malinau Wempi W. Mawa turut menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan jalan di wilayahnya, khususnya kawasan Apau Kayan.

Dua ruas yang menjadi perhatian adalah Long Kemuat-Pujungan dan Long Nawang-Pujungan.

Menurut Wempi, jalur tersebut sebenarnya telah tersedia, tetapi belum berfungsi optimal karena kondisi jalan masih sulit dilalui, terutama ketika musim hujan.

Pemerintah Kabupaten Malinau berharap pembangunan tidak sekadar membuka badan jalan, tetapi memastikan akses tersebut benar-benar dapat digunakan masyarakat secara berkelanjutan.

Mendagri Minta Ada Tim Khusus Pengawal Pembangunan

Untuk memastikan rencana tersebut berjalan sesuai target, Tito mendorong pembentukan satuan tugas khusus pembangunan jalan perbatasan Kaltara.

Tim tersebut nantinya melibatkan kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk mengawal pelaksanaan pembangunan sekaligus memantau progres di lapangan.

Langkah ini dinilai penting agar pembangunan tidak berhenti setelah rapat koordinasi selesai.

Tito menekankan perlunya pengawasan terhadap target pembangunan, termasuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana.

“Kita yakinkan betul bahwa pembangunan jalan ini bukan setelah rapat bubar begitu saja. Tapi betul-betul di-follow up progresnya,” tegas Tito.

Bukan Hanya Soal Jalan, tetapi Kehadiran Negara

Bagi masyarakat perbatasan Kaltara, pembangunan jalan bukan sekadar proyek infrastruktur.

Konektivitas berkaitan langsung dengan akses pendidikan, kesehatan, distribusi bahan pokok, mobilitas warga, hingga aktivitas ekonomi.

Mendagri juga menilai pembangunan infrastruktur perbatasan memiliki dimensi strategis bagi negara. Kawasan perbatasan merupakan garda terdepan yang perlu diperkuat, termasuk untuk mencegah potensi infiltrasi dari negara lain.

Karena itu, rencana pembangunan jalan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp32 triliun tersebut menjadi pekerjaan besar pemerintah pusat dan daerah.

Jika konsep induk berhasil dimatangkan dan pembangunan berjalan sesuai target 2027-2029, konektivitas sejumlah kawasan perbatasan Kaltara diharapkan tidak lagi menjadi persoalan yang berlarut-larut.

Bagi warga yang selama ini harus mengandalkan pesawat kecil atau jalur sungai dengan biaya tinggi, jalan darat yang layak bukan lagi sekadar harapan. Itu adalah akses menuju pelayanan, ekonomi dan hadirnya negara di wilayah paling depan Indonesia. (*)