Pemprov Kaltim dan OIKN Perkuat Sinergi Pulihkan Tahura Bukit Soeharto, Penertiban Dibarengi Edukasi

PENAJAM PASER UTARA, takanews.com — Upaya mengembalikan fungsi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto sebagai kawasan konservasi memasuki tahap penguatan sinergi lintas lembaga. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sepakat memperkuat langkah penertiban sekaligus pemulihan kawasan dengan mengedepankan edukasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan, Tahura Bukit Soeharto memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan di Kalimantan Timur, terlebih kawasan tersebut berada dalam bentang ekologis Ibu Kota Nusantara.

“Ini satu visi. Tahura Bukit Soeharto adalah paru-paru Kalimantan yang harus kita jaga bersama. Kita harus mengembalikan fungsi Tahura ini dengan benar,” ujar Seno Aji saat menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penertiban Kawasan Konservasi Bukit Tengkorak di Kantor OIKN, Kamis (1/10/2026).

Menurut Seno, persoalan yang muncul di kawasan Tahura tidak semata-mata berkaitan dengan aktivitas masyarakat saat ini. Keberadaan warga di sejumlah titik juga tidak terlepas dari sejarah perubahan luasan dan penetapan kawasan hutan.

Catatan historis menunjukkan, luas Tahura yang semula ditetapkan sekitar 27 ribu hektare pada 1980 kemudian berubah menjadi sekitar 64 ribu hektare pada 1987, menyusut menjadi sekitar 61 ribu hektare pada 1991, sebelum kembali ditetapkan sekitar 64 ribu hektare.

Kondisi tersebut, kata Seno, perlu menjadi bagian dari pemahaman dalam proses penataan kawasan. Karena itu, penertiban tidak cukup hanya dilakukan melalui tindakan hukum, tetapi harus disertai komunikasi dan edukasi agar masyarakat memahami status kawasan serta konsekuensi pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi.

“Ini yang harus kita pahami, kenapa masyarakat ada di kawasan Tahura. Mungkin tidak hanya di Bukit Tengkorak, tetapi juga terjadi di tempat lain,” jelasnya.

Penertiban Berjalan, Pemulihan Kawasan Menjadi Tujuan

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan penyelamatan Tahura Bukit Soeharto merupakan bagian penting dari konsep pembangunan IKN sebagai kota hutan (forest city).

Dalam konsep tersebut, kawasan hijau menjadi elemen utama pembangunan sehingga keberadaan hutan, termasuk Tahura Bukit Soeharto, tidak hanya memiliki nilai konservasi tetapi juga berfungsi menjaga ekosistem dan kualitas lingkungan kawasan IKN.

Basuki menegaskan, penyelamatan Tahura bukan semata-mata tanggung jawab OIKN. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat.

“TIdak hanya menjadi kewenangan OIKN. Ada sekitar 34 persen kawasan Tahura yang perlu diselamatkan,” kata Basuki.

Sebelumnya, tim gabungan telah melakukan penertiban di kawasan Bukit Tengkorak. Berdasarkan data OIKN, sedikitnya terdapat yang dibangun secara ilegal dan disertai aktivitas pembukaan lahan hutan secara tidak sah.

Penertiban tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menghentikan perluasan aktivitas ilegal sekaligus mengembalikan kawasan kepada fungsi konservasinya.

Pendekatan Humanis Tetap Dikedepankan

Di tengah proses penertiban, OIKN juga membuka ruang dialog dengan masyarakat. Pendekatan tersebut telah menghasilkan pemulangan secara sukarela warga yang sebelumnya bermukim di kawasan Bukit Tengkorak.

OIKN sebelumnya memfasilitasi kepulangan satu keluarga asal Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, setelah warga tersebut memahami bahwa kawasan yang ditempati merupakan kawasan konservasi yang dilindungi negara.

Pendekatan persuasif ini menjadi salah satu strategi agar proses pemulihan kawasan dapat berlangsung secara tertib dan tidak menimbulkan gesekan sosial.

OIKN menegaskan, dialog dan edukasi hukum akan terus dilakukan kepada warga yang masih berada di kawasan konservasi.

Ada Skema Penyelesaian dan Kepastian Hukum

Penataan Tahura Bukit Soeharto juga diarahkan agar memiliki mekanisme penyelesaian yang jelas. Dalam koordinasi antara OIKN dan Pemprov Kaltim, penanganan kegiatan terbangun di kawasan tersebut disiapkan melalui beberapa skema, antara lain kemitraan konservasi, perjanjian kerja sama, pengembalian lahan kepada negara, serta penegakan hukum.

Untuk aktivitas yang dilakukan oleh badan usaha, penanganannya diarahkan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.

Pemerintah juga menggunakan 15 Februari 2022, yakni tanggal pengundangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sebagai salah satu batas waktu dalam menentukan skema penyelesaian aktivitas terbangun di kawasan tersebut.

Dengan mekanisme tersebut, penataan diharapkan tidak berhenti pada pembongkaran bangunan, tetapi berlanjut pada pemulihan fungsi ekologis kawasan secara menyeluruh.

Menjaga Hutan, Menjaga Masa Depan IKN

Pemulihan Tahura Bukit Soeharto menjadi semakin penting di tengah pembangunan IKN yang mengusung konsep kota hutan. Rehabilitasi kawasan bekas tambang dan lahan terdegradasi juga telah menjadi bagian dari upaya OIKN bersama Kementerian Kehutanan untuk mengembalikan kawasan menjadi hutan produktif, penyangga air, sekaligus habitat satwa.

Di sisi lain, keberadaan aktivitas ilegal juga meningkatkan risiko kerusakan lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Provinsi Kaltim sebelumnya turut melakukan penanganan titik api di kawasan Tahura Bukit Soeharto bersama UPTD Tahura dan tim OIKN.

Karena itu, sinergi Pemprov Kaltim dan OIKN diarahkan bukan sekadar menertibkan kawasan, tetapi memastikan Tahura Bukit Soeharto kembali menjalankan fungsi ekologisnya.

Pemulihan kawasan tersebut pada akhirnya menjadi bagian dari upaya menjaga hutan Kalimantan, melindungi keanekaragaman hayati, memperkuat ketahanan lingkungan, sekaligus memastikan pembangunan IKN tetap berjalan sejalan dengan prinsip pembangunan yang berbasis kelestarian alam. (*/ant)