DPRD Berau Desak OPD Percepat Realisasi Program, Target Serapan Anggaran Capai 80 Persen Sejak Awal Tahun

BERAU – Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, mendesak pemerintah daerah melalui seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berjalan.

Langkah ini dinilai krusial guna mencegah penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun, sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat lebih cepat.

Saga menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat harus direspons dengan langkah konkret di daerah. Salah satunya dengan memulai realisasi kegiatan sejak awal tahun, tanpa menunggu terlalu lama setelah pengesahan anggaran.

“Realisasi kegiatan seharusnya sudah mulai berjalan paling lambat April, dengan capaian pelaksanaan bisa mencapai 70 hingga 80 persen,” ujarnya.

Ia menyoroti pola lama penyerapan anggaran yang cenderung lambat di awal tahun dan menumpuk di penghujung tahun. Kondisi tersebut, menurutnya, kerap memunculkan persepsi negatif di masyarakat, seolah-olah pemerintah daerah menahan perputaran anggaran.

“Padahal anggaran itu harus segera dibelanjakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik,” tegasnya.

Untuk itu, DPRD Berau terus mengingatkan OPD agar tidak menunda pelaksanaan program. Ia juga mengacu pada kebijakan pemerintah pusat yang menekankan percepatan pengesahan dan implementasi anggaran daerah.

Salah satu ketentuan penting adalah pengesahan APBD paling lambat November tahun sebelumnya, agar daerah memiliki waktu cukup dalam mempersiapkan pelaksanaan program sejak awal tahun.

“Kalau anggaran sudah disahkan lebih awal, tidak ada alasan lagi untuk menunda. Idealnya, Februari seluruh OPD sudah mulai bergerak,” jelasnya.

Saga menilai percepatan penyerapan anggaran tidak hanya berdampak pada tata kelola keuangan daerah, tetapi juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, semakin cepat program pemerintah berjalan, semakin cepat pula uang beredar di masyarakat, termasuk bagi pelaku usaha lokal yang terlibat dalam proyek pembangunan.

“Ini bukan sekadar soal administrasi, tapi bagaimana anggaran itu bisa menggerakkan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Komisi III DPRD Berau, lanjut Saga, akan terus memperketat pengawasan terhadap kinerja OPD, terutama pada program yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Ia berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah mampu menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif, tepat waktu, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Berau.

“Yang terpenting, manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Rin/ Adv