BERAU – Ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedi Okto Nooryanto, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk segera turun tangan melakukan kontrol ketat terhadap peredaran Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi ukuran 3 kilogram.
Langkah ini dinilai mendesak guna memastikan hak masyarakat kecil tetap terpenuhi di tengah bulan suci Ramadan dan menjelang perayaan Idul Fitri 2026 dalam waktu dekat ini.
Menurut Dedi, gas melon merupakan komoditas vital yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, mulai dari rumah tangga hingga pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, DPRD Berau berkomitmen untuk ikut serta dalam mengawal pergerakan barang tersebut agar tepat sasaran.
“Dari DPRD tentu juga akan ikut melakukan pengawasan, karena ini kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat,” ungkapnya, Senin (16/03/2026)
Dedi juga menyoroti adanya perbedaan data antara klaim ketersediaan barang dengan kenyataan di lapangan. Ia menekankan, jika pihak Pertamina menyatakan pasokan aman, maka pemerintah harus jeli mencari tahu di mana letak kendala sebenarnya yang dirasakan masyarakat.
“Kalau menurut Pertamina stoknya aman dan distribusinya lancar, berarti persoalannya bukan di sana. Tapi kalau ternyata distribusinya lambat atau stoknya tidak tersedia, ini harus ditelusuri lagi penyebabnya di lapangan,” ujarnya.
Ia berharap adanya sinkronisasi data dan pengawasan fisik secara berkala agar spekulasi atau hambatan distribusi dapat segera diatasi.
Mengingat perayaan Idul Fitri tinggal menghitung hari, kelangkaan tabung gas bakal menjadi permasalah yang sangat serius jika terus terjadi di masyarakat.
“Harus ditelusuri penyebabnya di lapangan,” pungkasnya. (rin/Adv)