Pemkab Kutai Barat Pastikan TPP Guru dan Nakes Tidak Alami Penurunan di 2026

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memastikan tidak ada penurunan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru dan tenaga kesehatan (nakes) pada Tahun Anggaran 2026. Kepastian ini menjadi penegasan komitmen daerah di tengah penyesuaian belanja pegawai yang berdampak pada komposisi TPP Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setkab Kutai Barat, Agung Sugara, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, untuk menjaga dua sektor prioritas: pendidikan dan kesehatan.

“TPP ASN memang ada penyesuaian, komposisinya ada yang turun. Tetapi komitmen bupati jelas, TPP guru tetap, baik PNS maupun PPPK tidak mengalami penurunan,” kata Agung, Selasa (3/3/2026).

Sektor Prioritas Tak Boleh Terganggu

Penyesuaian belanja pegawai, lanjut Agung, merupakan bagian dari strategi pengelolaan fiskal daerah agar tetap sehat dan berkelanjutan. Namun, pemerintah memastikan langkah efisiensi tidak menyentuh sektor pelayanan dasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Pendidikan dan kesehatan dinilai sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kutai Barat. Stabilitas kesejahteraan guru dianggap penting untuk menjaga kualitas proses belajar-mengajar, sementara kepastian bagi tenaga kesehatan menjadi faktor krusial dalam menjamin layanan medis tetap optimal.

“Untuk PPPK yang bertugas sebagai tenaga kesehatan, kebijakannya juga tetap. Tidak ada penurunan TPP bagi nakes,” ujarnya.

Penyesuaian Berlaku di Luar Pendidikan dan Kesehatan

Agung menjelaskan, penyesuaian TPP memang terjadi, namun menyasar ASN dan PPPK di luar sektor pendidikan dan kesehatan. Beberapa pegawai pada dinas dan badan tertentu mengalami perubahan komposisi TPP yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

“Yang mengalami penurunan itu teman-teman PPPK di dinas dan badan, di luar nakes dan tenaga pendidikan memang ada penyesuaian,” jelasnya.

Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan tuntutan pelayanan publik. Pemerintah daerah, kata dia, harus memastikan struktur belanja tetap rasional tanpa mengorbankan prioritas utama.

Jamin Kepastian dan Rasa Aman Aparatur

Keputusan mempertahankan TPP guru dan nakes juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian psikologis dan rasa aman bagi aparatur di lapangan. Dengan demikian, mereka dapat tetap fokus menjalankan tugas tanpa dihantui kekhawatiran soal kesejahteraan tambahan.

“Kita ingin kualitas layanan publik tetap terjaga. Pendidikan dan kesehatan adalah sektor yang langsung dirasakan masyarakat, sehingga tidak boleh terganggu,” tegas Agung.

Di tengah dinamika pengelolaan anggaran 2026, sikap Pemkab Kutai Barat ini menjadi sinyal kuat bahwa efisiensi fiskal tidak identik dengan pemangkasan menyeluruh, melainkan penataan ulang yang tetap berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. (*)