Kasasi PT PMJ Ditolak! Objektivitas Saksi Ahli Jadi Sorotan Jelang Putusan Juliet Kristianto Liu dkk

TANJUNG SELOR, takanews.com – Babak baru perkara dugaan penambangan tanpa izin di Kalimantan Utara memasuki fase krusial. Upaya kasasi yang diajukan PT Pipit Mutiara Jaya (PMJ) resmi kandas setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan tersebut.

Dalam amar putusan tertanggal 18 Februari 2026, majelis hakim kasasi menolak permohonan baik dari pihak terdakwa maupun penuntut umum serta menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri (PN) Nomor 154 yang sebelumnya telah diperkuat di tingkat banding dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Putusan ini menjadi titik penting dalam perkara dugaan penambangan tanpa izin di koridor milik negara dan wilayah IUP PT MBJ yang menyeret sejumlah terdakwa, termasuk Juliet Kristianto Liu dan pihak terkait lainnya.

Jaksa Tegaskan Fakta Persidangan

Dalam sidang replik pada 24 Februari 2026, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Apriyadi menegaskan bahwa fakta persidangan serta putusan PN telah jelas menunjukkan adanya aktivitas yang tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan darurat.

“Pembuatan parit itu bukan tindakan darurat, melainkan memiliki fungsi vital agar kegiatan penambangan bisa berjalan dan PT PMJ memperoleh keuntungan karena dapat menambang sampai batas IUP-nya,” tegas JPU dalam replik.

Jaksa juga kembali menegaskan bahwa putusan pengadilan sebelumnya telah menyatakan adanya kerugian negara serta kerugian yang dialami PT MBJ karena tidak dapat menjalankan aktivitas penambangan di wilayahnya.

Objektivitas Saksi Ahli Dipersoalkan

Salah satu poin yang menjadi sorotan tajam dalam replik adalah keberatan JPU terhadap keterangan saksi ahli yang diajukan terdakwa, yakni Dr. Eva Ahjani Zulfa, SH, MH.

Jaksa meminta majelis hakim menolak keterangan tersebut karena diduga memiliki hubungan keluarga dengan salah satu penasihat hukum terdakwa. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu objektivitas keterangan ahli di persidangan.

Sorotan Peristiwa Longsor dan Tanggung Jawab Direksi

JPU juga menyinggung peristiwa longsor tahun 2022 yang menyebabkan dua pekerja meninggal dunia. Dalam kasus tersebut, terdakwa II Joko Rusdiono sempat menjalani penahanan selama 10 bulan.

Selain itu, jaksa menyoroti dugaan pembiaran oleh terdakwa I M. Yusuf selaku direktur perusahaan. Dalam argumentasinya, jaksa menegaskan bahwa pengurus perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Tak hanya itu, terdakwa III Juliet Kristianto Liu juga disebut memiliki peran penting, antara lain menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga tanpa surat kuasa tertulis yang sah dari direktur serta bertindak sebagai pengendali keuangan perusahaan.

Publik Menanti Putusan Hakim

Di akhir replik, JPU memohon majelis hakim menolak seluruh dalil pembelaan dan menyatakan perbuatan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan.

Majelis hakim dijadwalkan membacakan putusan pada 27 Februari 2026. Saat ini, perhatian publik tertuju pada sikap dan integritas majelis hakim dalam menjatuhkan vonis.

Kasus ini dinilai menjadi preseden penting dalam penegakan hukum sektor pertambangan di Kalimantan Utara, mengingat PT PMJ yang dimiliki terdakwa Juliet Kristianto Liu telah dinyatakan secara inkracht melakukan penambangan tanpa izin di koridor milik negara dan wilayah IUP PT MBJ.

Publik pun menunggu apakah putusan mendatang akan menjadi tonggak penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik pertambangan ilegal di daerah. (*)