Belum Dapat Izin Beli BBM Subsidi, 10 Kapal Samarinda – Melak dan Long Bagun tak Bisa Beroperasi Layani Warga

12 Februari 2026

SAMARINDA, takanews.com – Sebanyak 10 kapal dari 23 kapal sungai yang melayani transportasi sungai tujuan Samarinda ke Melak, Kutai Barat (Kubar) dan Long Bagun Mahakam Ulu, belum mendapat izin membeli BBM subsidi dari BPH Migas dan Dishub Kaltim.

Akibatnya, layanan penumpang dan barang di Dermaga Sungai Kunjang memasuki hari ke-18, masih terhenti. Para pemilik kapal bersepakat akan operasi kembali ketika seluruh kapal yakni 23 kapal telah dikeluarkan SK (Surat Keputusan) atau izin membeli BBM subsidi..

Hal ini terungkap dalam pertemuan para pemilik kapal tergabung Organisasi Angkutan Sungai Mahakam Ulu (Orgamu) dengan Dinas Perhubungan Kaltim dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) di Dermaga Sungai Kunjang, Selasa 10 Februari 2026.

Sekretaris Orgamu sekaligus pemilik kapal KM Noor Fitri Indah 3, Adi Surya Budi menjelaskan pihaknya tinggal menunggu realisasi janji BPH Migas dan Dishub Kaltim untuk keluarkan SK yang tersisa 10 kapal.

“Kami menunggu apa yang mereka sudah dijanjikan. Katanya berkas (dokumen izin kapal) sudah masuk ke Kementerian Perhubungan. Informasinya, besok pagi (SK 10 kapal keluar dan bisa pembelian BBM subsidi),” kata Adi.

Adi menyampaikan sudah ada 13 kapal mendapat SK (Surat Keputusan) diperbolehkan beli BBM subsidi. Tersisa 10 kapal lagi yang belum peroleh SK. Dirinya juga sempat kebingungan, 10 kapal yang belum dapat SK itu padahal dokumennya sudah lengkap.

“Berkas yang 10 kapal sebenarnya lengkap. Tapi, SK nya tidak dikeluarkan. Sementara, yang belum lengkap (23 kapal), sementara saja (izinnya), itu yang malah keluar SK nya. Kan kami ada pertanyaan disitu. Mungkin, gimana-gimana disitunya, kita nggak tahu lah,” ujar Adi.

Pemilik kapal tergabung Orgamu, dikatakan Adi, pihaknya siap mengikuti regulasi yang baru untuk pengurusan membeli BBM subsidi.

Menurut Adi, jika 13 kapal saja yang telah mendapat SK untuk melayani transportasi sungai, penumpang dan barang di Kutai Barat dan Mahakam Ulu, tidak cukup.

“Tidak cukup pak (jika hanya 13 kapal) . Harus semuanya (23 kapal) jalan. Harapan kami, semoga cepat (SK seluruh kapal untuk dapatkan BBM subsidi),” jelasnya.

Lebih lanjut, Adi bercerita hari kemarin, Senin 9 Februari 2026, para pemilik kapal sungai, dijanjikan bahwa hari Selasa 10 Februari sudah ada BBM subsidi. Sehingga, pemilik kapal sempat menjual tiket penumpang dan menerima muat barang.

“Ternyata, sampai hari ini (10 Februari) belum keluar. Dan dampak besarnya tidak ada BBM, kapal tidak bisa jalan, buruh disini juga nggak ada pekerjaan. Utamanya Mahakam Ulu tidak mendapat pasokan sembako,” kata Adi. (*)