‎Dilakukan Bertahap, Pemkab Kutai Barat Pastikan Pembangunan Jembatan ATJ di Melak akan Dilanjutkan

SENDAWAR, takanews.com– Sempat lama tak tersentuh, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) memastikan pembangunan Jembatan ATJ di Kecamatan Melak akan terus dilanjutkan secara bertahap.

Kepastian ini disampaikan oleh Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Andriani, dalam Rapat Paripurna IX Masa Sidang III Tahun 2025 di Aula Gedung DPRD Kutai Barat, Kecamatan Barong Tongkok, Kamis (16/10/2025).

‎Rapat paripurna tersebut mengagendakan, Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Nota Pengantar RAPBD Tahun Anggaran 2026. Salah satu poin yang disorot ialah kelanjutan pembangunan Jembatan ATJ dan efisiensi anggaran daerah yang menjadi perhatian Fraksi Golkar.

‎Menanggapi hal itu, Wabup Nanang Andriani menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan pembangunan jembatan yang dinilai strategis dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar arus ekonomi masyarakat, dan memperkuat pelayanan publik di kawasan ibukota kabupaten, Melak.

‎“Pemerintah sepakat pembangunan Jembatan ATJ dilanjutkan. Saat ini kami sedang melengkapi dokumen untuk penerbitan Legal Opinion (LO) dari aparat hukum yang berwenang, guna memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Nanang.

‎Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan seluruh aspek administrasi dan hukum terpenuhi agar pelaksanaan proyek berjalan lancar, transparan, dan akuntabel.

‎Selain menjawab terkait kelanjutan proyek Jembatan ATJ, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga menanggapi pandangan fraksi terkait kebijakan fiskal, efisiensi belanja, dan rencana pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam RPJMD Kutai Barat 2025–2029.

‎Dalam kesempatan itu, Wabup Nanang menyampaikan apresiasi kepada Fraksi Golkar atas perhatian dan dukungan terhadap kebijakan efisiensi anggaran serta sinkronisasi dengan kebijakan fiskal nasional.

Nanang menegaskan, pemerintah akan terus menjaga kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan KUA–PPAS APBD Tahun 2026, agar arah pembangunan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Barat. Utamanya tekait pembangunan infrastruktur dasar. (adv)