Percepat Capaian Target Reformasi Birokrasi 2025, Berikut Tiga Langkah Utama Diskominfo Kutai Barat
SENDAWAR, takanews.com – Dalam upaya mempercepat pencapaian target Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Barat melalui Seksi Statistik berperan aktif dalam Rapat Koordinasi Pengisian Target Indikator dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi, di Ruang Diklat, Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Kamis (09/10/2025).
Rapat yang dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini menjadi kesempatan bagi Seksi Statistik untuk menyampaikan paparan terkait peningkatan nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dan penguatan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI).
Mewakili Seksi Statistik, Try Hardiyanti, menjelaskan bahwa strategi peningkatan kualitas data daerah berfokus pada tiga langkah utama. Pertama, integrasi data strategis, yaitu menyatukan data prioritas seperti BUMKA, BUMDes, dan Indeks Desa Membangun (IDM) ke dalam sistem statistik daerah agar dapat menjadi dasar perencanaan yang akurat. Kedua, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada November 2025 untuk menganalisis capaian indikator EPSS dan menyiapkan langkah percepatan menjelang penilaian akhir tahun. Ketiga, sinkronisasi metadata dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan konsistensi dan interoperabilitas data antar-OPD dan antara daerah dengan pusat.
Menurut Try Hardiyanti, peningkatan kualitas data statistik merupakan salah satu pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data.
“Dengan data yang berkualitas, terstandarisasi, dan mudah diakses, proses perencanaan pembangunan akan lebih tepat sasaran. Peningkatan nilai EPSS dan penerapan Satu Data bukan hanya tentang pencapaian angka, tetapi tentang meningkatkan kualitas layanan publik dan transparansi untuk masyarakat Kutai Barat,” ungkapnya.
Seksi Statistik Diskominfo menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan seluruh OPD dan BPS dalam mewujudkan sistem data yang terintegrasi dan dapat diandalkan. Melalui kerja kolaboratif ini, diharapkan Kutai Barat dapat memperkuat posisi dalam penilaian EPSS nasional serta mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel. (adv)