

SENDAWAR, takanews.com – Pemerintah pusat dikabarkan melakukan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) mendapat respon DPRD Kutai Barat (Kubar). Meski belum ada keputusan resmi, rencana tersebut dinilai berpotensi menekan fiskal daerah yang masih sangat bergantung pada transfer pusat.
Ketua DPRD Kubar Ridwai menjelaskan, daerah pada prinsipnya harus mengikuti kebijakan pemerintah pusat. “Ini kan baru rencana dari pusat, kalau regulasinya memang dibuat untuk pemotongan DBH di seluruh Indonesia, daerah mau bagaimana? Tidak bisa melawan. Intinya anggaran tetap menyesuaikan dengan dana bagi hasil sesuai jatah Kabupaten Kubar, itu saja,” kata Ridwai, Sabtu (4/10/2025).
DBH merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Kubar, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kecil. Jika pemotongan benar-benar terjadi, dampaknya pasti cukup signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan publik.
“Kalau memang ada kebijakan pemotongan dari pemerintah pusat pasti berdampak. Tapi mau bagaimana lagi, aturannya seperti itu,” paparnya.
Meski begitu, DPRD menilai isu ini harus menjadi momentum untuk memperkuat PAD. Berbagai potensi daerah masih bisa digarap asalkan dukungan sarana dan prasarana bagi perangkat daerah penghasil PAD benar-benar diperhatikan.
“Kedepan kami berpikir bagaimana caranya supaya PAD bisa lebih bagus. Karena itu kemarin saat pembahasan APBD Perubahan kami mengundang beberapa OPD penghasil PAD. Kami minta supaya OPD-OPD penghasil ini didorong,” jelas Ridwai.
Namun OPD penghasil PAD masih menghadapi kendala mendasar. Misalnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membutuhkan laptop untuk mendata perusahaan maupun melakukan pelayanan langsung di kampung-kampung, tapi fasilitas itu belum tersedia. Selain itu, beberapa wilayah masih mengalami blank spot internet, sehingga usulan penggunaan perangkat Starlink juga belum bisa terealisasi.
“Bagaimana mereka bisa mengejar potensi PAD kalau sarana dasarnya saja tidak dipenuhi? DPRD mendorong supaya kebutuhan OPD ini diperhatikan. Kalau tidak, ya wajar kalau target PAD tidak tercapai,” ucap Ridwai. (adv)
