Wakil Ketua DPRD Kaltara Atensi Soal Dugaan Perusahaan Tahan Ijazah Pekerja di Tarakan
TANJUNG SELOR, takanews.com – Adanya dugaan penahanan ijazah pekerja oleh salah satu perusahaan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara) mendapat atensi oleh Wakil ketua DPRD Kaltara H Muddain.
Ia mengatakan, sebenarnya kasus serupa ini bukan hal yang baru. Karena kasus serupa seperti ini juga sempat viral di Kota Surabaya beberapa waktu lalu. Namun, hal ini langsung ditindaklanjuti Wakil Menteri (Wamen) Tenaga Kerja RI.
“Kalau ini terjadi, ada indikasi memang perusahan itu menahan ijazah. Pertama interpensinya adalah dia tidak menginginkan para pekerja ini keluar masuk sebebas-bebasnya,” ujar Muddain, Senin (30/6/2025).
Politisi Partai Demokrat itu melihat yang menarik, dari sisi pandangnya bahwa ini ada pelanggaran undang-undang (UU) terhadap hak-hak tenaga kerja. Karena, tidak ada aturan UU Ketenagakerjaan yang mengatur apabila keluar dari perusahaan, maka syarat untuk mengambil kembali ijazah harus bayar.
“Kan tidak ada aturan yang mengatur tentang itu. Siapapun warga negara Indonesia, ke manapun dia mau bekerja dan kemana pun dia mau mendaftarkan dirinya untuk bekerja, tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa wajib patuh terhadap aturan perusahaan, khususnya permasalah ijazah,” tegasnya.
Oleh karena itulah makanya ia menilai ini sebuah pelanggaran, sehingga pihaknya selaku wakil rakyat meminta kepada pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkaitnya harus turun melakukan tindak lanjut ke lapangan.
“Kalau ini terbukti, salah satu konsekuensinya adalah pencabutan izin usaha. Negara harus kuat, negara ini tidak perlu lagi nilai-nilai toleransi yang merusak sistem,” tegasnya.
Pada prinsipnya, harus ada penindakan tegas agar hal ini bisa menjadi pelajaran bagi semua perusahaan yang bergerak atau beroperasi di Kaltara, maupun yang berinvestasi di Kaltara.
“Ini juga penting agar mereka tahu bahwa Kalimantan Utara ini betul-betul menjalankan amanah atau perintah undang-undang dan ingin bersama rakyat untuk membangun Kalimantan Utara. Prinsipnya seperti itu,” imbuhnya. (adv)