Dorong Percepatan DOB Kabudaya Perbatasan, PM08 Nunukan Minta Dukungan Pusat ke Presiden Prabowo

NUNUKAN, takanews.com – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Prabowo Mania (PM) 08 Nunukan menyatakan, dukungannya terhadap percepatan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Bumi Perbatasan atau Kabudaya, yang merupakan daerah rencana pemekaran dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).

Sekretaris DPC PM 08 Nunukan, Ronidianto SIP mengungkapkan, melalui Ketua DPC Ridwan, dan juga ketua DPD PM 08 Kaltara Mustari A Rauf, telah membuat pernyataan untuk mendukung penuh terbentuknya DOB Kabudaya.

Terkait rencana DOB Kabudaya ini, dikatakan Roni–sapaan akrabnya, beberapa waktu lalu telah digelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda), yang membahas secara khusus percepatan calon daerah otonomi baru (CDOB) Kabudaya.

Dalam Rapat Kerja Daerah pada Senin (12/05/25) lalu di Desa Kunyit Kecamatan Sebuku, Nunukan itu, kata Roni yang juga merupakan salah satu panitia, mengangkat tema “Pemekaran CDOB Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya) sebagai instrument Penumbuhan Kawasan Pertumbuhan Daerah Baru di Provinsi Kalimantan Utara”.

Menariknya, kata Roni yang sekaligus sebagai putra daerah dari Kabudaya, pada pelaksanaan kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat penting. Baik dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mapun Pemda Kabupaten Nunukan.

Dalam acara pembukaan Rakerda tersebut, kata dia, seluruh peserta menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia sebagai bentuk rasa cinta terhadap tanah air.

“Selain itu juga dimeriahkan oleh Sanggar Tari Lumbis Raya yang mengguggah semangat para peserta yang hadir pada kegiatan tersebut,” kata dia

PM 08, seperti disampaikan ketua DPD PM08 Kaltara, Mustari A Rauf, melalui dirinya, sangat apresiasi pada kegiatan tersebut dan mendukung Kabudaya menjadi Kabupaten baru di Kalimantan Utara.

Roni mengatakan, semua syarat terkait CDOB Kabudaya disampaikan ke pusat, melalui kementerian terkait. Bahkan ssuda memenuhi syarat regulasi dalam pemekaran. Bahkan dengan Lembaga resmi melakukan Kajian Terkait CDOB Kabudaya tersebut.

Selaku putra asli Kabudaya Roni berharap, agar pemerintah pusat dapat memenuhi keinginan masyarakat 8 Kecamatan dan 119 Desa di Kabudaya, untuk dapat menjadi Kabupaten Baru di Kaltara.

CDOB Kabudaya, menurut dia, sangat penting bagi masyarakat perbatasan. Khususnya warga Kabudaya. Yakni untuk memperpendek rentang kendali pelayanan publik.

“Bayangkan saja, dari ibukota kabupaten di Pulau Nunukan, menuju 8 kecamatan kita ambil salah satunya kecamatan Tulin Onsoi, untuk menempuh kecamatan ini perlu 5 sampai 6 jam perjalan. Belum lagi kecamatan di perbatasan,” kata dia.

Selain di Tulin Onsoi, 7 kecamatan lainnya yang sangat jauh, tidak heran bagi masyarkat kabudaya yang berada di kecamatan Lumbis Ogong, Kecamtan Lumbis Pansiangan dan Juga Lumbis Hulu ketika berbelanja, lebih memilih ke Negara Tetanga karena jaraknya dari PLBN labang itu cukup dekat dan tidak membutuhkan biaya yang besar.

“Ini lah saatnya Masyarakat Kabudaya Perbatasan Bersatu memperjuangkan Legitimasi Pembentukan DOB Kabudaya,” tegasnya.

Tidak hanya itu salah satu rekan Ronidianto, sebut saja Desen, pengusaha muda Beringin Jaya, yang juga bendahara DPC PM08 DPC Nunukan turut menyampaikan harapannya melalui PM 08 di pusat, bisa menyuarakan CDOB Kabudaya Perbatasan.

Mengingat Ketua Umum PM 08, Immanuel Ebenezer Gerungan merupakan bagian dari kabinet merah putih. Yakni sebagai wakil menteri tenaga kerja.

“Kami di daerah, berharap bang Ketum (Immanuel Ebenezer Gerungan), bisa menyampaikan langsung ke Presiden Prabowo terkait keinginan masyarakat Kabudaya Perbatasan menjadi kabupaten baru diprovinsi Kalimantan Utara. Apalagi Bang Ketum Imanuel Ebenzer juga sudah pernah berkeliling ke Kabudaya. Veliau paham betul kondisi Kabudaya Perbatasan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Presidium Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) Kabudaya Perbatasan, telah menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda), 12–13 Mei 2025 di Desa Kunyit, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan.

Informasi dihimpun, Rakerda CDOB Kabudaya Perbatasan bertujuan untuk mengkaji dan membahas rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB), khususnya di daerah perbatasan, dengan fokus pada aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik.

Rakerda sekaligus menjadi forum pembentukan jajaran Badan Pengurus Harian (BPH) Presidium yang baru. Di mana Anto terpilih dan ditetapkan menjadi Ketua BPH.

Dalam keterangannya kepada media, Anto menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.“Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabudaya Perbatasan atas mandat yang mulia ini,” kata Anto (15/5/3025).

Ia menilai bahwa rencana pemekaran sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam konteks pembangunan wilayah perbatasan.

“Kabudaya Perbatasan merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Kami berharap wilayah ini mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan nasional,” katanya.

Ia menambahkan bahwa komunikasi dengan pemerintah pusat akan dilakukan secara bertahap untuk menyampaikan aspirasi terkait pembentukan daerah otonom baru.

“Kami akan melakukan berbagai upaya, termasuk menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat. Jika perlu, kami siap menyampaikan langsung aspirasi masyarakat Kabudaya ini kepada Bapak Presiden Prabowo,” tegasnya.

Langkah awal yang akan dilakukan adalah melengkapi dan memperbarui dokumen usulan pemekaran wilayah.

Dalam dokumen sebelumnya, CDOB Kabudaya Perbatasan mencakup lima kecamatan, yakni Sembakung, Sebuku, Tulin Onsoi, Lumbis, dan Lumbis Ogong. Kini usulan diperluas menjadi delapan kecamatan, dengan tambahan Sembakung Atulai, Lumbis Pensiangan, dan Lumbis Hulu.

Selain pembaruan dokumen, Anto juga menjelaskan bahwa kepengurusan BPH akan dibentuk hingga ke tingkat kecamatan, desa, dan RT sebagai bagian dari penguatan struktur organisasi.

“Kita akan bentuk kepengurusan hingga tingkat bawah untuk memastikan kerja organisasi bisa berjalan lebih efektif,” ujarnya. (*)