Bupati Nunukan Sampaikan LKPj TA 2023, Pendapatan Daerah Melebihi Target, Capai 109,63 Persen
NUNUKAN, takanews.com – Bupati Nunukan Asmin Laura akui pendapatan daerah tahun 2023 melebihi dari target.
Hal itu disampaikan Asmin Laura dalam Rapat Paripurna ke-2 masa persidangan II tahun sidang 2023-2024 di DPRD Nunukan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nunukan tahun anggaran (TA) 2023, Senin (25/03/2024).
Bupati Nunukan dua periode itu menyebut pendapatan daerah pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp1.619.562.298.117 dan terealisasi sebesar Rp1.775.502.058.146.
“Pendapatan daerah tahun 2023 melebihi dari target. Tercapai 109,63 persen,” kata Asmin Laura kepada TribunKaltara.com.
Untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Nunukan ditargetkan sebesar RP163.662.934.443 dan terealisasi Rp193.163.484.109.
Pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp1.446.066.339.143 dan terealisasi sebesar Rp1.572.303.816.977.
“Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp9,8 miliar lebih dan terealisasi Rp10 miliar lebih,” ucapnya.
Sementara itu, kata Laura untuk belanja daerah pada tahun 2023 dianggarkan Rp1.418.796.241.843 dan terealisasi sebesar Rp 1.304.178.897.050 atau mencapai 91,92 persen.
Diketahui belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
“Belanja operasi dialokasikan Rp1,45 triliun dengan realisasi Rp981,5 miliar atau 93,90 persen. Belanja modal dialokasikan Rp359,5 miliar dan terealisasi Rp319,8 miliar atau 88,96 persen. Belanja tak terduga alokasinya Rp13,8 miliar dan terealisasi Rp 2,7 miliar atau 19,87 persen,” ujar Laura.
Lanjut Laura,”Belanja transfer bantuan keuangan dialokasikan Rp290,4 miliar dan terealisasi Rp283,1 miliar atau 97,48 persen,” tambahnya.
Selanjutnya, target pembiayaan daerah sebesar Rp89.667.765.146 dan terealisasi Rp89.692.765.145 atau sebesar 100,03 persen.
Kendati begitu, Laura mengaku pada tahun 2023 terdapat beberapa program kegiatan yang tidak dapat terealisasikan.
Hal itu lantaran keterbatasan APBD Kabupaten Nunukan. Termasuk kondisi geografis yang menjadi lokasi kegiatan.
“Melalui LKPJ Pemerintah Kabupaten Nunukan saya harapkan masukan yang konstruktif dari DPRD untuk menyelesaikan persoalan pembangunan daerah secara kolektif,” ungkapnya. (*/adv)