TANJUNG SELOR, takanews.id – Adanya rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah tidak sekedar mengejar PAD (Pendapatan Asli Daerah) semata. Namun tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat.
Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Ingkong Ala, SE, M.Si menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna pada Senin (12/12/2022), berisi jawaban pemerintah atas pemandangan umum anggota dewan melalui fraksi.
Wabup menjelaskan, pengajuan ranperda sebagai penjabaran terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya dilakukan dengan kajian mendalam, termasuk dengan berkonsultasi ke kementerian/lembaga terkait.
Dalam ranperda tersebut ada peluang diberikannya insentif pajak daerah maupun retribusi daerah kepada masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi sehingga dapat meminimalisir bahkan menghilangkan hal-hal yang berpotensi memberatkan ekonomi rakyat kecil, khususnya akibat dampak pandemi Covid-19 maupun dampak kenaikan harga BBM.
“Ranperda ini tidak sekedar mengejar PAD semata, tetapi memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dengan tetap mempedomani ketentuan yang berlaku,” tandas Wabup.
Dilanjutkan, Pemkab sepakat dalam pembahasan ranperda dengan DPRD nantinya akan dikaji dan dihitung secara cermat tarif yang layak sesuai ketentuan yang berlaku. Pada 2022 juga telah dibentuk Tim Pelaksana Pengendalian, Pemeriksaan, Pembinaan dan Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah yang dinilai mampu mendongkrak penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
“Tim ini akan tetap kami maksimalkan fungsinya hingga tahun yang akan datang,” ujarnya. Terkait pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKN), Pemkab akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) karena ranah pemungutannya berada di provinsi.
“Mengenai toleransi pembayaran atau gratis pengurusan di tahun 2023 akan kami koordinasikan dengan Provinsi Kaltara sesuai ketentuan yang berlaku,” sebutnya.
Jawaban pemerintah yang disampaikan Wabup tersebut memperhatikan pemandangan umum gabungan fraksi dalam rapat paripurna pada 5 Desember 2022 yang terdiri Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Golongan Karya, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Hati Nurani Rakyat, Fraksi Demokrat Nasdem serta Fraksi Amanat Keadilan Bintang Pembangunan.
Pada prinsipnya, seluruh fraksi dapat menerima dan menyetujui untuk membahas lebih lanjut atas ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bulungan. (dkip_bul)