Temui Demonstran soal Kenaikan Harga BBM, Ketua DPRD Kaltara Siap Dukung Kebijakan Pemprov

TANJUNG SELOR, takanews.id – Kenaikan harga BBM menjadi perhatian semua pihak, tak terkecuali oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus tampak hadir menemui demonstran di tengah-tengah mahasiswa Cipayung Plus Bulungan yang melakukan penyampaian aspirasi di kantor Gubernur Kaltara.

Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, mengatakan kehadirannya di hadapan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Bulungan di antaranya HMI, PMII, GMKI, GMNI, LMND dan IMM ini untuk mendengarkan semua aspirasi yang disampaikan, agar dapat dicarikan solusi terbaik untuk kesejahteraan masyarakat.

“Tadi sudah disampaikan beberapa item dari teman-teman mahasiswa. Namun pada prinsipnya ini adalah kebijakan dari pusat dan kebijakan pusat ini pasti dalam proses penelaan yang cukup panjang dan mengkaji semua aspek termasuk dampak untuk masyarakat yang paling kecil pun,” ungkap Albertus.

Dia menjelaskan dampak dari kenaikan kurs dolar mata uang dari Amerika Serikat, kenaikan harga dari minyak mentah itu berdampak hingga Rp 502 triliun yang harus ditanggung oleh negara. Oleh karena itu, hal inilah yang harus dipikirkan bersama.

“Dengan adanya surat edaran, saya mendukung apa yang telah disampaikan oleh pak Gubernur Kaltara untuk duduk bersama,” paparnya.

Untuk itu, pihaknya yang merupakan perwakilan dari masyarakat Kaltara untuk mendukung sepenuhnya kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kaltara. Terkait bagaimana kebijakan-kebijakan yang menyangkut budgeting anggaran yang merupakan presentasi dari kebijakan pemerintah pusat tersebut.

“Karena kita tahu bagaimana untuk menanggulanginya di sini, bagaimana struktur APBD-nya, bagaimana stimulan yang bisa diberikan agar masyarakat yang memang dibutuhkan dari subsidi minyak dan harga ini bisa terjangkau,” terangnya.

Dirinya meminta kepada seluruh masyarakat agar permasalahan ini diserahkan kepada Pemprov Kaltara, sembari DPRD Kaltara yang berjumlah 35 orang memberikan sokongan dan dukungan.

“Hari ini kami menyatakan siap mendukung kebijakan yang diambil pak Gubernur Kaltara bersama stakeholder terkait. Terkait persoalan menolak, inilah yang perlu kita bahas bersama untuk mencari solusinya,” tambah dia. (*/hms_dprd/adv)