MALINAU, takanews.id – Tim Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) telah meninjau akses jalan batubara di wilayah Malinau Selatan.
Peninjauan tim gabungan merupakan hasil Rapat Dengar Pendapat antara DPRD Kaltara dan Aliansi Peduli Masyarakat Adat se-Sungai Malinau.
Perwakilan Aliansi lintas 25 desa di 3 Kecamatan tersebut menyuarakan permintaan peningkatan akses jalan batubara yang tak kunjung direalisasikan hingga hari ini.
Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus mengatakan, dirinya dan rombongan telah memeriksa kondisi jalan penghubung antar kecamatan Malinau Barat-Malinau Selatan dan sekitarnya.
“Kami menghimpun apa yang disampaikan masyarakat adat se-Sungai Malinau.
Selain pemeriksaan kondisi dan status jalan, tim gabungan turut memeriksa aktivitas tambang dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
Seusai Sidak Jalan dan aktivitas pertambangan, aliansi masyarakat adat se-Sungai Malinau menggelar pertemuan bersama Ketua dan Anggota DPRD Kaltara di Desa Tanjung Nanga, Kecamatan Malinau Selatan Hulu.
Dijelaskan Albertus terkait sejumlah temuan terkait peningkatan jalan bersama dan jalan angkut batu bara (Hauling Road) di wilayah tersebut.
“Status jalan ini adalah milik Pemerintah Kabupaten. Dan ini dipertegas sama pak Bupati, bahwa ini jalan milik kabupaten. Artinya kewenangan ada di Pemkab,” katanya.
Peningkatan jalan dapat diupayakan melalui 2 alternatif.
Karena status jalan adalah milik pemerintah kabupaten, Aliansi dapat mengupayakan usulan kepada Bupati Malinau. Mengingat jalan tersebut adalah satu-satunya akses masyarakat menuju ibu kota kabupaten.
“Kami sudah bertemu dan membicarakan hal ini dengan Bupati. Aliansi sudah menyampaikan kalau jalan ini satu-satunya akses ke ibu kota, sangat-sangat dibutuhkan masyarakat di 3 kecamatan. Agar ini ditindaklanjuti kabupaten,” katanya.
Alternatif kedua adalah Pemkab mengalihkan status jalan tersebut kepada Pemerintah Provinsi. Sehingga sesuai kewenangan, DPRD dapat mendorong realisasi peningkatan jalan kepada Pemprov Kaltara.
Tim Gabungan akan membahas persoalan ini untuk ditindaklanjuti bersama Anggota DPRD Kaltara. Selain status jalan, sejumlah persoalan yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltara di Malinau telah dikantongi tim Gabungan untuk dibahas.
“Tadi tidak hanya soal jalan, ada masalah air bersih, limbah batubara dan ada juga usulan peningkatan soal jalan Pemprov. Kita akan bahas di Rapat Paripurna, Ada tahapan-tahapan yang dilalui,” ucapnya. (hms_dprd/adv)