TANJUNG SELOR, takanews.id – Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Albertus Stefanus Marianus menuturkan, terkait penanggulangan kebencanaan perlu adanya perencanaan sistem mitigasi. Dirinya harapkan adanya kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Juga dengan instansi terkait, serta TNI/Polri.
Demikian disampaikan Albert–sapaan akrabnya, menanggapi penyusunan rencana penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang sedang dilakukan pemerintah daerah.
Seperti diketahui, semua stakeholder ikut andil dalam pelaksanaan penyusunannya. Termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara.
“DPRD mungkin nanti bisa menindaklanjutinya melalui dalam hal sosialisasi, Peraturan Daerah (Perda) termasuk juga pembiayaan,” ujar Albertus Stefanus Marianus.
Dia mengatakan, pembiayaan sangat diperlukan dalam perencanaan penanggulangan bencana. Pihaknya ingin melihat isi dari dokumen yang tengah disusun, setelah ada maka DPRD akan membuatkan sebuah regulasi.
“Kita belum lihat hasilnya, tapi nanti kita akan koordinasi langsung dengan BPBD ya. Dalam rangka untuk melaksanakan program-program yang sudah di identifikasi oleh BNPB,” paparnya.
Apapun bentuknya nanti untuk kepentingan masyarakat, DPRD Kaltara intinya siap mendukung penuh. Dari hasil diskusi bersama Pemerintah Provinsi Kaltara, potensi bencana di Kaltara memang ada dan relatif tinggi.
“Ini menarik kita simak kemudian cara mengantisipasinya bagaimana. Kita mem back up pemerintah provinsi,” terangnya.
Selain bencana banjir dan tanah longsor, pihaknya cukup prihatin dengan kondisi setiap pertengahan hingga akhir tahun kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Penyebabnya banyak, baik dari kelalaian maupun atas tindakan masyarakat yang membakar lahan untuk bercocok tanam.
“Inilah yang memang dalam waktu dekat kami akan konsultasi dengan Polda Kaltara. Karena biasanya warga mulai bulan Agustus musim merintis lahan. Kita menjaga supaya tahu aturannya,” tutur politisi Partai PDI Perjuangan ini. (*/adv/hms_dprdkaltra)