TANJUNG SELOR, takanews.id – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Agung Wahyudianto mengungkapkan, selain kebutuhan akan infrastruktur, sejumlah warga yang ditemui juga meminta perhatian dari pemerintah sarana dan prasarana di bidang pertanian dan perkebunan dalam arti luas.
Demikian juga didapat Agung Wahyudianto saat melakukan reses di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, beberapa waktu lalu.
Khusus untuk infrastruktur di bidang pertanian, Agung mengatakan, masyarakat petani sangat membutuhkan penyediaan saluran irigasi yang maksimal, serta pengolahan sawah yang optimal, seperti pematang yang refresentatif. Termasuk penyiapan pupuk, pestisida dan herbisisda yang bekelanjutan kepada petani tersebut.
“Jalan tani juga perlu diperbaiki secara maksimal, agar memudahkan akses petani menuju lahan dan mengangkut hasil panen nya, ” tutur Agung.
•
Dicontohkan untuk petani Desa Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas, mereka sangat membutuhkan alat mesin pertanian (Alsintan), baik alat yang manual maupun peralatan mekhanis.
Menyinggung aspirasi masyarakat yang sudah dituangkan dalam pokok-pokok pikiran dewan (Pokir) yang sudah disampaikan kepada pemerintah dan sudah terealiasi sebagaimana mestinya?
Agung menjelaskan, bila berbicara aspirasi sungguh jumlah nya sangat tak terhingga. Yang dimulai dari harapan diperhatikan nya sektor pertanian, perkebunan mapun penuyediaan infrastruktur, dan membangkitkan sektor UMKM.
Kalau saja seluruhnya ditampung untuk satu tahun anggaran APBD Kalimantan Utara setiap anggota dewan tidaklah mencukupi untuk anggaran Pokir tersebut.
Hanya saja tetap dibutuhkan untuk setiap aspirasi yang disampaikan kita (anggota dewan,red) harus pandai-pandai memilah, artinya semampu kekuatan dalam memperjuangkan aspirasi dimaksud.
“Minimal dalam hal ini kita terus berjuang saja menyampaikan aspirasi mereka melalui forum-forum yang resmi di DPRD, ” tukasnya.
Menyinggung respon pemerintah tambahnya, dalam menyikapi setiap apa yang disampaikan DPRD sudah cukup bagus. Demikian pula dalam merespon secara proporsi pemerintah juga sudah menyampaikan bahwa memang tupoksi anggota dewan adalah kepanjangan tangan dan suara dari masyarakat. (*/ad/hms_dprd)