TANJUNG SELOR, takanews.id – Mahalnya harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan, menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Anggota Dewan dari Farksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Yakob Palung SH salah satu yang menyuarakan. Dia menilai, sampai saat ini pemerintah belum sepenuhnya serius memperhatikan kelangsungan kehidupan perekonomian warga di perbatasan, khususnya di Krayan kabupaten Nunukan.
Meski saat ini blokade jalan akses perbatasan RI-Malaysia telah dibuka, bukan berarti persoalan ekonomi warga di perbatasan telah selesai. Warga tetap berharap dan menuntut kebutuhan sehari-sehari mereka tetap terlayani, seperti tersedianya sembako murah dan harga bahan bangunan yang terjangkau oleh masyarakat di sana secara luas.
“Kita dari DPRD sangat mengapresiasi telah dibukanya blokade jalan lintas perbatasan oleh Bapak Danrem 092/MRL, bersama tokoh adat, tokoh masyarakat yang tertuang dalam surat perjanjian tertanggal 2 Agustus 2022. Surat itu ditandatangani bersama, dengan dibongkarnya blokade berupa gundukan tanah, ” tegas Yakob Palung.
Kendati demikian, DPRD tetap berharap kepada Pemprov, melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Provinsi Kalimantan Utara terus memikirkan bagaimana caranya warga perbatasan Krayan tetap mendapatkan sembako dengan harga murah tersebut.
“Tapi yang sangat menggembirakan dalam hal ini Disperindagkop sudah siap menjalankan program SOAB, sebagaimana hasil koordinasi saya dengan pak Iwan, semoga saja program ini bisa segera dijalankan, ” harap Yakob Palung. (*/int)