TANJUNG SELOR, takanews.id – Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan, menjadi komponen DAK Reguler tertinggi di Kalimantan Utara. Pada tahun 2022, DAK bidang pendidikan mencapai Rp103,95 miliar.
Kemudian disusul DAK Fisik Reguler Kesehatan dan KB sebesar Rp20,89 miliar dan DAK Fisik Reguler Jalan senilai Rp 8,32 miliar. Sementara mayoritas bidang urusan lain belum berkontribusi dalam pendapatan dari dana transfer pusat ke daerah.
Media ini menemui Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sudarsono, untuk membahas capaian tertinggi yang diperoleh instansinya tahun ini. Ia memaparkan, tingginya DAK di bidang pendidikan bermula dari kelengkapan data dukung yang diberikan Disdikbud Kaltara melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Lanjut Sudarsono, persetujuan atau penolakan usulan daerah oleh pemerintah pusat diawali dengan verifikasi antara usulan dengan Dapodik. Urgensi atau tidaknya usulan dapat terlihat di sana. Mengingat Dapodik berisikan data jumlah siswa, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, serta ketersediaan sarana prasarana. “Kalau tidak sinkron antara usulan dan Dapodik pasti ditolak,” katanya, Kamis (23/6).
Sudarsono mencontohkan, menu revitalisasi gedung atau rehabilitasi ruang kelas tidak serta-merta langsung diusulkan. Perlu adanya penilaian tim teknis dari Dinas PUPR mengenai kondisi tingkat kerusakan.
“Apakah tergolong rusak ringan, sedang, atau berat?. Hasil penilaian tim yang bisa menentukan. Itu yang harus di-upload di aplikasi Krisna-DAK. jadi, semua persyaratan harus dipenuhi,” jelasnya.
Ia membenarkan jika setiap OPD harus jeli dalam melihat peluang dalam menjemput komponen pendapatan dari APBN. Disebutnya, banyak uang beredar di pusat yang bisa diambil daerah. Terlebih seperti Kaltara yang merupakan provinsi termuda di Indonesia dan berbatasan langsung dengan negara luar.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, kami terus berupaya dana pusat bisa masuk sebesar-besarnya,” kata Sudarsono.
Ia kembali memaparkan, Disdikbud telah menginput 926 dengan total nilai Rp 588,74 miliar per 18 Juni 2022. Yakni dengan rincian usulan SMA sebesar Rp333,4 miliar, SMK dengan Rp219,14 miliar, dan SLB dengan total Rp36,2 miliar.
“Pengusulan DAK melalui aplikasi Krisna berlangsung dari 6 Juni sampai 6 Juli 2022. Jadi sekarang masih berlangsung, belum final,” jelasnya.
Lanjut dia, pembangunan sarana dan prasana pendidikan tahun 2022 juga disokong APBD Kaltara sebesar Rp 69,4 miliar. Ada pula dana lain dari pusat melalui program SMK Pusat Unggulan. Khusus Kaltara, pemerintah pusat menggelontorkan anggaran Rp 5,2 miliar untuk pengembangan SMK Negeri 1 Tanjung Palas Timur tahun ini.
“Sekolah tersebut padahal terbilang masih seumur jagung. Tahun ajaran baru ini merupakan kali kedua menerima peserta didik baru. Jadi Ini bukti konkret kalau kami menjemput dana pusat masuk ke Kaltara,” pungkasnya.(*/can)