TARAKAN, takanews.id – Tim Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat kerja terkait pendidikan dengan menghadirkan stakeholder terkaitnya pada 19 Mei 2022.
Ketua Tim Pansus IV DPRD Kaltara Syamsuddin Arfah mengatakan, ada beberapa usulan disampaikan dalam rapat kerja tersebut.
Di antaranya, usulan menjadikan SMK sebagai BLUD (badan layanan unit daerah). Dengan maksud agar SMK bisa meningkatkan pendapatan sendiri. Dengan BLUD diyakini dapat meningkatkan kualitas untuk mengelola sendiri.
Yang kedua, usulan dasar bantuan ada yg berdasarkan jumlah siswa, rombongan belajar dan jenis muatan terkait pengklasifikasian.
Dikatakan Syamsuddin, melalui keterangan tim pakar: jumlah siswa dan rombel itu ada keterkaitan ada kolerasi untuk membuka seluas-luasnya orang untuk mendapatkan bantuan pendidikan. “Jadi syaratnya yg harus di perluas ada terkait jumlah siswa atau Bombel dan jenis peminatannya,” kata Syamsuddin Arfah.
Usulan ketiga, terkait perekrutan Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah. Tetapi mengenai hal ini, yang jadi masalah, dasar hukumnya masih dalam proses.
Ada juga usulan untuk kurikulum merdeka, karena sudah mulai diterapkan sampai Tahun 2024 berdasarkan kesiapan sekolah masing-masing.
Syamsuddin Arfah menambahkan, mengenai komposisi anggaran, Dewan duntuk menganjurkan supaya penganggaran Pendidikan kita harus mengcover 20% karena selama ini belum tercapai.
“Hal lain, kita menginginkan Pemprov harus lebih memperhatikan SLB. Permasalahannya kekurangan guru dan sarana prasarananya,” kata dia.
Hadir dalam rapat yang berlangsung di Tarakan itu, antara lain Yancong, Markus Sakke dan Ruslan. Diambah dengan staf Setwan.
Sementara yang diundang, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara perwakilan Kaltara, juga dari beberapa pihak sekolah. (*/hms/ad)