Bupati Laura Sampaikan 9 Usulan Prioritas di Musrenbang RKPD Provinsi Kaltara 2023

NUNUKAN, takanews.id – Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid, bersama Wakil Bupati Nunukan H Hanafiah, Sekretaris Daerah Nunukan, dan Kepala Bappeda Litbang dan beberapa Pimpinan OPD terkait, turut hadir mengikuti acara Musrembang RKPD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2023.

Bupati dan para pejabat Nunukan lainnya, mengikuti secara virtual, melalui aplikasi zoom Meeting dari ruang pertemuan VIP lantai IV kantor Bupati Nunukan, Kamis (7/4/2022).

Musrembang RKPD Prov.Kaltara Tahun 2023 dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yansen Tp, dengan mengangkat Tema “Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal.”

Acara tersebut diikuti oleh perwakilan dari Mendagri RI yang diwakili oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah,  Menteri PPN Bapenas RI yang diwakili oleh Deputi Bidang Ekonomi, Unsur Forkopimda Prov. Kaltara, Bupati/Walikota se-Kalimantan Utara, Ketua DPRD Prov. Kaltara, Ketua DPRD se-Kaltara, serta Sekretaris dan Kepala Bappeda Litbang se-Kaltara secara daring dan luring.

Pada kesempatan itu, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menyampaikan beberapa usulan prioritas dari Nunukan sesuai kewenangan Provinsi yang diselaraskan dengan tema RKPD Provinsi Kaltara Tahun 2023.

Adapun beberapa usulan yang menjadi prioritas bagi Pemkab Nunukan sebagai berikut: Usulan prioritas pertama, penataan kawasan perikanan dan pertanian, pembangunan kawasan techno park di Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan, pembangunan kawasan pertanian organik di Krayan Selatan.

Usulan kedua, pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani di Kab. Nunukan dan penambahan kuota pupuk bersubsidi. Usulan prioritas ketiga yaitu peningkatan jalan lingkar pulau Nunukan.

Usulan prioritas keempat, yaitu pembangunan RTH (Ruang Terbuka Hijau) Coastal Road (Jalan Pesisir Pantai Nunukan).

Usulan prioritas kelima, pembangunan jaringan listrik dan Long Bawan menuju kantor camat Krayan Timur, lanjutan pembangunan jaringan listrik dari kantor camat sebatik timur (Panjang 4 Km), pembangunan jaringan listrik desa setabu.

Usulan prioritas keenam, peningkatan jalan penghubung lingkar krayan (Kec, Krayan Selatan – Kec. Krayan Tengah-Kec. Krayan Timur).

Usulan prioritas ketujuh, pembangunan SMA/SMK yang dilengkapi dengan asrama siswa di Kec. Lumbis Pansiangan dan Kec. Lumbis Hulu.

Sedang, usulan prioritas kedelapan, adalah pembangunan sentra kerajinan rotan di Kecamatan Sembakung.

Terakhir, usulan prioritas kesembilan yaitu pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kayan Mentarang dan pariwisata Kecamatan Lumbis Pansiangan.

“Selanjutnya Pak Gubernur, Kabupaten Nunukan berharap bahwa usulan hasil Musrembang RKPD Kabupateb Nunukan untuk tahun 2023 sesuai kewenangan Provinsi dapat diakomodir dalam SIPD Provinsi Kaltara dan disampaikan melalui surat Bupati kepada Gubernur Kalimanta Utara. Adapun usulan tersebut yaitu bidang pendidikan 5 usulan. Bidang kesehatan 6 usulan. Bidang sektor koperasi, usaha kecil, menengah dan perindustrian dan perdagangan 6 usulan. Bidang pertanian, perkebunan dan peternakan 9 usulan. Bidang perikanan 4 usulan. Bidang ESDM 3 ususlan. Bidang telekomunikasi dan informasi 5 usulan. Bidang pariwisata 3 usulan. Dan yang terakhir bidang infrastruktur 9 usulan”, tambah Laura.

Laura juga berharap, usulan hasil Rakor Tekbang (Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan) sebanyak 18 usulan dapat ditindaklanjuti dalam program kegiatan OPD Teknis di Kaltara Tahun 2023.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Yansen TP, dalam sambutannya berharap bahwa kegiatan Musrembang ini bisa menjadi wadah yang tepat untuk dapat bersama merumuskan kerangka kerja percepatan pembangunan Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera.

Dalam mewujudkan RKPD tahun 2023, diungkapkan wagub, terdapat beberapa isu strategi yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan.

Isu tersebut, antara lain; Masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang ditandai dengan nilai IPM masih dibawah rata-rata nasional.

Dikatakan, meskipun IPM Kaltara tertinggi kedua di regional Kalimantan. Kondisi geografis dengan bentang alam yang luas menyebabkan rendahnya daya saing dan tingginya kesenjangan antar wilayah.
Isu lainnya, adalah belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, serta rentannya ketahanan ekonomi daerah sebagai kawasan perbatasan dalam menghadapi persaingan global.

“Kedua isu ini disebabkan oleh struktur perekonomian Kaltara masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian. Masih rendahnya aksebilitas dan  dukungan penyediaan layanan infrastruktur dasar yang merata dab terintegrasi. Dan yang terakhir adalah belum optimalnya tata kelola dan pelayanan pemerintah,” bebernya.

Yansen menambahkan, beberapa isu aktual yang hendaknya menjadi perhatian bersama dan perlu diselesaikan bersama. Salah satunya pembangunan dan penanganan jalan perbatasan di Kabupaten Malinau dan Nunukan, konektivitas telekomunikasi di wilayah perbatasan. (*/can/ad)