Komisi IV DPRD Kaltara Inginkan Tenaga Kerja Lokal Disiapkan untuk Hadapi KIPI

TARAKAN, takanews.id – Menghadapi masuknya investasi yang begitu besar di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI), serta pembangunan PLTA (pembangkit listrik tenaga air), kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kaltara menjadi perhatian. Utamanya kesiapan tenaga kerja lokal.

Demikian disampaikan anggota komisi IV DPRD Kaltara Syamsuddin Arfah saat melakukan tinjauan ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Tarakan, Jumat (4/3/2022) pagi. “Kami tadi diskusi dan sharing terkait persiapan tenaga kerja untk menyongsong KIPI, yang kini dimulai pembangunannya,” kata Syamsuddin.

Dikatakan, menghadapi dua mega proyek itu, ada dua opsi tenaga kerja perlu disiapkan. Yaitu, reguler dan non reguler. Reguler itu melihat kapasitas pendidikan seseorang, baik SMK/SMA, maupun perguruan tinggi.

“Selain itu kita juga harus bisa memproyeksikan apa saja yang kelak dibutuhkan untuk KIPI. Baik dari hal yang sederhana kita harus bisa melakukannya, agar kita tidak mengambil SDM dari luar Kaltara. Itu semua harus kita persiapkan mulai sekarang,” kata politisi PKS itu.

Selain mempersiapkan secara reguler, melalui pendidikan formal,  juga harus dipersiapkan keterampilan/keahlian dari awal dengan keterampilan yang bukan biasa-biasa saja melainkan yang dibutuhkan. Yaitu melalui pelatihan-pelatihan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah, melalui Dinas Tenaga Kerja harus pro aktif, menyelenggarakan. “Salah satunya melalui BLK,” tandasnya.

Di sisi lain, para calon tenaga kerja yang disiapkan juga harus mempunyai sertifikasi yang diakui. “Jadi nanti kita mencoba berdiskusi untuk bekerjasama dengan BLK yang ada di Kaltara,” imbuh dia.

Dilihat dari fokus Disnaker yang belum terlalu signifikan ke arah KIPI dan PLTA, DPRD berharap kepada Disnakertrans  Provinsi Kaltara, dapat turun ke kabupaten/kota, untuk saling sharing dan diskusi berbagai hal. Baik dari sharing program, sarana prasarana, sharing informasi bahkan sharing mengenai anggaran. “Kita harus melakukannya untuk mempersiapkan ke depannya,” kata Syamsuddin.

Selanjutnya, diharapkan semua sudah dapat tahu siapa melakukan apa, setelah itu, pemerintah provinsi juga harus menyiapkan dengan matang perencanaannya. Sedang kabupaten kota juga harus mempertimbangkan sarana dan prasarana serta pelatihnya. Apalagi, mengingat BLK di Kaltara ini baru ada dua tempat saja, yaitu di Tarakan dan Nunukan. Sehingga proses ini tidak bisa dilakukan sekali atau duakali saja agar kedepannya dapat dilakukan dengan matang.

Selain Syamsuddin turut dalam kunjungan yang juga ke BLK adalah beberapa legeslator DPRD Kaltara lainnya. Seperti H Muhammad Saleh P Khar, Yancong, Markus Sakke, Ruslan dan beberapa lainnya. (ad/can)