

SAMARINDA, takanews.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) memperkuat komitmen perlindungan anak melalui sinergi lintas sektor. Bupati Kutai Barat Frederick Edwin bersama Sekretaris Daerah Erik Victory menghadiri penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Pemenuhan Hak Anak-Anak Terlantar antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), pemerintah kabupaten/kota, dan jajaran Kejaksaan se-Kaltim, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat tanggung jawab pemerintah dalam memastikan setiap anak mendapatkan hak dasar, perlindungan, serta kesempatan hidup yang layak.

Kesepakatan ini bukan sekadar komitmen administratif, melainkan dorongan agar perlindungan anak terlantar diwujudkan melalui tindakan nyata. Mulai dari kepastian hukum, pengasuhan, pendidikan, pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan hingga rehabilitasi sosial.
Kegiatan dibuka Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati dan wali kota se-Kaltim, jajaran Kejaksaan Tinggi Kaltim, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, instansi vertikal, serta perwakilan BUMN dan perbankan.
Dalam arahannya, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama. Tidak boleh ada anak yang kehilangan haknya hanya karena kondisi keluarga, keterbatasan ekonomi, atau tidak adanya pengasuhan yang memadai.
Setiap anak berhak mendapatkan identitas, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, serta lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembang.
Urgensi perlindungan tersebut terlihat dari data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kaltim hingga Oktober 2026 yang mencatat 94 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebanyak 42 kasus di antaranya melibatkan anak.
Angka tersebut menjadi peringatan bahwa perlindungan anak membutuhkan langkah lebih serius, mulai dari pencegahan, penanganan, pendampingan hingga pemulihan korban.
Gubernur juga menekankan pentingnya penanganan anak terlantar secara terpadu. Pendataan harus diperkuat, kepastian pengasuhan harus jelas, dan seluruh kebutuhan dasar anak wajib dipenuhi.
Penetapan wali pun harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
Perkuat Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak
Salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah penguatan kerja sama pemerintah daerah dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim dan Kejaksaan Negeri se-Kaltim.
Melalui pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara, penyelesaian berbagai persoalan administrasi kependudukan anak terlantar diharapkan dapat dipercepat. Dengan demikian, anak-anak yang membutuhkan perlindungan tidak terhambat mendapatkan hak-hak dasarnya akibat persoalan administrasi maupun hukum.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penetapan wali bagi tujuh anak sebagai bentuk konkret kehadiran negara dalam menjamin kepastian pengasuhan dan perlindungan.
Gubernur meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah terkait tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Seluruh komitmen harus ditindaklanjuti melalui program nyata, koordinasi yang kuat, serta monitoring dan evaluasi secara berkala.
Perhatian juga diarahkan pada perlindungan anak di ruang digital, khususnya terhadap ancaman perundungan siber dan eksploitasi anak melalui internet.
Komitmen Pemkab Kutai Barat
Kehadiran Bupati Frederick Edwin dalam kegiatan tersebut menegaskan dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terhadap upaya bersama memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak, khususnya bagi anak-anak terlantar yang membutuhkan perhatian dan pendampingan.
Pemerintah daerah memiliki peran penting untuk memastikan tidak ada anak yang terabaikan dalam mendapatkan pelayanan publik dan perlindungan sosial.
Melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah provinsi, jajaran Kejaksaan, serta instansi terkait, diharapkan penanganan anak terlantar di Kutai Barat dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan memiliki kepastian hukum.
Pada akhirnya, keberhasilan perlindungan anak tidak cukup diukur dari banyaknya kesepakatan yang ditandatangani, tetapi dari seberapa nyata hak-hak anak terpenuhi dan seberapa besar perubahan yang mereka rasakan.
Setiap anak berhak memiliki masa depan. Dan menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan tidak ada satu pun anak yang kehilangan kesempatan tumbuh, belajar, dan meraih cita-citanya hanya karena keadaan. (*/adv)
