Maria Christina Pimpin Rakor Bunda PAUD se-Kubar, Enam Strategi Disepakati untuk Pastikan Tak Ada Anak Tertinggal Pendidikan Prasekolah

SENDAWAR, takanews.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) memperkuat komitmen pemerataan pendidikan anak usia dini. Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Bunda PAUD se-Kabupaten Kutai Barat, enam poin strategis dirumuskan untuk memperluas akses pendidikan prasekolah sekaligus memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan belajar sebelum memasuki sekolah dasar.
Rakor yang dibuka Ketua TP-PKK sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Kutai Barat, Maria Christina Mozes Edwin, berlangsung di GOR Desnan, Selasa (17/11/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Jambore TP-PKK Tahun 2026.
Sebanyak 210 peserta mengikuti kegiatan tersebut, terdiri dari 16 Bunda PAUD kecamatan, 190 Bunda PAUD kampung, dan empat Bunda PAUD kelurahan. Turut hadir Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PPPNF), Benedikus, mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Barat.
Dalam arahannya, Maria Christina menegaskan bahwa rakor ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum penting untuk menyatukan komitmen, memperkuat koordinasi, dan memastikan program pendidikan prasekolah benar-benar menjangkau seluruh anak di Kutai Barat.
Menurutnya, kebijakan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah harus menjadi perhatian bersama, karena pendidikan sejak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter, kemandirian, kemampuan sosial, serta kesiapan anak mengikuti pendidikan dasar.
“Pendidikan anak usia dini bukan sekadar tempat anak bermain atau menunggu masuk sekolah dasar. PAUD merupakan fondasi penting dalam membangun karakter, kemampuan sosial, kemandirian, serta kesiapan belajar anak,” tegas Maria Christina.
Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan Bunda PAUD tidak boleh hanya menjadi simbol atau jabatan kehormatan. Sebaliknya, Bunda PAUD harus hadir sebagai penggerak, motivator, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan prasekolah.
Bunda PAUD kecamatan diharapkan mampu menjadi koordinator yang menjembatani kebijakan pemerintah kabupaten dengan wilayah masing-masing. Sementara Bunda PAUD kampung dan kelurahan diminta aktif mendekati masyarakat, melakukan pendataan anak yang belum memperoleh layanan PAUD, serta mengajak orang tua memberikan pendidikan prasekolah bagi anak-anak mereka.
“Jangan sampai ada anak di Kutai Barat yang kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan prasekolah hanya karena kurangnya informasi, perhatian, atau dukungan dari lingkungan sekitarnya,” ujarnya.
Enam Poin Strategis, Perluas Akses dan Perkuat Koordinasi
Hasil pembahasan Rakor Pokja Bunda PAUD Kabupaten Kutai Barat menghasilkan enam poin strategis yang menjadi pedoman tindak lanjut seluruh Bunda PAUD di berbagai tingkatan.
Pertama, memperkuat pemahaman dan dukungan terhadap implementasi kebijakan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah.
Kedua, mengoptimalkan peran Bunda PAUD kabupaten, kecamatan, kampung, dan kelurahan sebagai penggerak serta mitra pemerintah dalam menyosialisasikan pentingnya pendidikan prasekolah.
Ketiga, memperluas akses layanan PAUD melalui identifikasi dan pendataan anak usia 5–6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan prasekolah. Data tersebut menjadi dasar penyusunan langkah perluasan layanan sesuai kebutuhan setiap wilayah.
Keempat, memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah kecamatan, pemerintah kampung dan kelurahan, satuan PAUD, TP-PKK, orang tua, serta masyarakat.
Kelima, mendorong sosialisasi, advokasi, dan penyusunan rencana tindak lanjut oleh Bunda PAUD di setiap tingkatan agar kesepakatan rakor dapat diwujudkan melalui program nyata.
Keenam, mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi PIJAR Bunda PAUD sebagai sarana koordinasi, penyampaian informasi, serta pelaporan kegiatan secara terpadu.
Enam kesepakatan tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun layanan pendidikan anak usia dini yang lebih merata.
Pastikan Tidak Ada Anak Tertinggal
Maria Christina berharap hasil rakor tidak berhenti sebagai kesepakatan di atas kertas. Seluruh Bunda PAUD diminta menerjemahkan enam poin strategis tersebut menjadi gerakan nyata di wilayah masing-masing.
Menurutnya, keberhasilan pemerataan pendidikan prasekolah tidak cukup diukur dari jumlah satuan PAUD yang tersedia, tetapi juga dari seberapa banyak anak yang benar-benar memperoleh akses dan kesempatan mengikuti pendidikan sebelum memasuki sekolah dasar.
“Mari kita bekerja bersama, saling mendukung, dan membangun kolaborasi. Sebab masa depan Kutai Barat juga ditentukan oleh bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita hari ini,” pesannya.
Melalui penguatan peran Bunda PAUD dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Kutai Barat berharap akses pendidikan prasekolah semakin luas, kesadaran orang tua meningkat, dan kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar semakin baik.
Sebab, membangun masa depan Kutai Barat harus dimulai dengan memastikan setiap anak memperoleh hak dan kesempatan pendidikan sejak usia dini. (*/adv)
