Perkuat Layanan Kesehatan hingga Desa, Pemkab Kukar Penuhi Kebutuhan Dokter dan Tenaga Medis

TENGGARONG, takanews.com – Pemerataan pelayanan kesehatan menjadi salah satu pekerjaan yang terus didorong Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). Tidak hanya melalui penguatan fasilitas rumah sakit, pemerintah daerah juga berupaya memastikan ketersediaan tenaga medis hingga ke wilayah perdesaan.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan sejumlah persoalan mendasar dalam pelayanan kesehatan mulai dibenahi. Salah satunya menyangkut kekosongan dokter di beberapa puskesmas yang sebelumnya terjadi di wilayah kecamatan.

Ia menyebut, kondisi tersebut kini telah ditangani sehingga fasilitas kesehatan di Kecamatan Muara Wis dan Tabang sudah kembali memiliki tenaga dokter. Pemkab Kukar bersama Dinas Kesehatan juga berupaya menjaga ketersediaan petugas agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan.

“Persoalan tenaga dokter di sejumlah puskesmas sebelumnya memang menjadi perhatian kami. Sekarang kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, dan ke depan kami ingin memastikan pelayanan kesehatan di setiap wilayah tetap berjalan dengan baik,” ujarnya saat ditemui dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional di Tangga Arung Square, Tenggarong, Kamis (12/11/2026).

Selain pelayanan kesehatan tingkat pertama, Pemkab Kukar juga memperluas akses layanan rujukan melalui pengoperasian Rumah Sakit Muara Badak. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memangkas jarak tempuh masyarakat dari Kecamatan Muara Badak dan Marangkayu yang sebelumnya harus menuju Samarinda maupun Bontang untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit.

Dengan beroperasinya fasilitas tersebut, pemerintah daerah menilai jangkauan pelayanan kesehatan rujukan di Kukar semakin merata. RSUD Dayaku Raja menopang pelayanan di kawasan hulu, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti di Samboja melayani wilayah pesisir selatan, sedangkan RS Muara Badak memperkuat pelayanan di kawasan pesisir utara.

Seluruh fasilitas itu terhubung dengan RSUD AM Parikesit sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan daerah.

Di sisi lain, persoalan keterbatasan sumber daya manusia kesehatan juga menjadi perhatian pemerintah. Menurut Aulia, kebutuhan tenaga kesehatan tidak mungkin hanya bergantung pada aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Karena itu, Pemkab Kukar menyiapkan dukungan anggaran melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk membantu penyediaan satu tenaga perawat dan satu bidan di setiap desa.

“Kami menyadari bahwa tenaga ASN dan PPPK saja belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan. Karena itu, melalui dukungan anggaran di masing-masing desa, kami mendorong ketersediaan satu perawat dan satu bidan agar pelayanan kesehatan masyarakat bisa semakin dekat,” jelasnya.

Berbagai langkah tersebut, lanjut Aulia, diarahkan untuk membangun sistem pelayanan kesehatan yang saling terhubung. Pembagian tugas dan kewenangan antarfasilitas maupun tenaga kesehatan juga perlu diperjelas melalui penguatan sistem kesehatan daerah yang terus disempurnakan Dinas Kesehatan.

Upaya pembenahan tersebut turut terlihat dari capaian penanganan stunting. Kukar saat ini mencatat angka stunting sekitar 12 persen, menurun dibandingkan capaian sebelumnya yang berada di kisaran 14 persen. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan kondisi awal yang pernah mendekati 27 persen.

Sementara itu, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kukar telah melampaui 70 persen.

Aulia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pelayanan kesehatan, mulai dari Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit hingga organisasi profesi yang turut mengambil bagian dalam meningkatkan kualitas layanan.

“Pembangunan kesehatan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Semua unsur harus bergerak bersama, sehingga upaya pemenuhan layanan kesehatan bisa dirasakan seluruh masyarakat Kukar,” pungkasnya. (sr/adv)