Sekolah Rakyat di Muara Badak Bakal Miliki Kapasitas 2.500 Siswa, Kukar Tuntaskan Persiapan Lahan

TENGGARONG, takanews.com – Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memasuki tahap menunggu realisasi dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah telah menuntaskan persiapan lahan seluas tujuh hektare yang berlokasi di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak.

Fasilitas pendidikan khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu itu kini mengalami penyesuaian perencanaan. Kapasitas yang sebelumnya diproyeksikan untuk 1.500 orang ditingkatkan menjadi 2.500 orang.

Perubahan juga terjadi pada rancangan bangunan. Gedung yang semula direncanakan memiliki dua lantai kini disiapkan dengan konstruksi empat lantai untuk mengakomodasi peningkatan daya tampung tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengungkapkan bahwa pemerintah kabupaten telah menyelesaikan berbagai kebutuhan awal yang menjadi tanggung jawab daerah. Dengan demikian, tahapan berikutnya tinggal menunggu pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, koordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) juga telah dilakukan untuk memastikan kesiapan program tersebut.

“Kami sudah menyiapkan seluruh persyaratan yang diperlukan, termasuk lahannya. Koordinasi dengan Kementerian Sosial juga sudah dilakukan. Sekarang tinggal menunggu proses pembangunan karena pembiayaannya ditanggung pemerintah pusat,” kata Sunggono saat ditemui di Tenggarong, Selasa (10/11/2026).

Ia menyebut, peningkatan kapasitas menjadi perkembangan penting dalam rencana pendirian Sekolah Rakyat di Kukar. Sebab, semakin besar daya tampung yang disiapkan, semakin banyak pula anak dari keluarga prasejahtera yang berpeluang mendapatkan layanan pendidikan.

Sekolah Rakyat sendiri merupakan program pemerintah pusat yang berada di bawah Kemensos. Sistem pendidikannya menggunakan pola asrama sehingga peserta didik tidak hanya mengikuti pembelajaran formal, tetapi juga memperoleh pembinaan karakter dan keterampilan hidup.

Melalui fasilitas tersebut, kebutuhan pendidikan maupun pendampingan siswa diharapkan dapat terpenuhi secara lebih menyeluruh. Program ini juga diarahkan untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas.

Sunggono menilai, akses pendidikan yang lebih baik dapat menjadi salah satu jalan untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan mampu membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga lapisan ekonomi terbawah untuk memperoleh masa depan yang lebih baik.

“Kalau ingin memutus mata rantai kemiskinan, salah satu jalannya adalah memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Itu yang ingin didorong melalui program Sekolah Rakyat,” tegasnya.

Di tengah persiapan pembangunan fasilitas baru tersebut, Pemkab Kukar juga masih menghadapi kendala terkait rencana penempatan peserta didik di Sekolah Rakyat Palaran. Sebanyak 26 anak asal Kukar sebelumnya telah dipersiapkan untuk menempuh pendidikan di sekolah tersebut.

Namun, rencana keberangkatan mereka belum dapat dilaksanakan lantaran persoalan ketersediaan air bersih di lokasi pendidikan. Kondisi musim kemarau turut memengaruhi pasokan air sehingga kebutuhan operasional sekolah belum sepenuhnya terpenuhi.

Sunggono menegaskan, pemerintah daerah pada prinsipnya berperan mendukung kesiapan wilayah dan memenuhi kebutuhan yang menjadi kewenangannya. Sementara itu, keputusan mengenai desain bangunan, kapasitas penerimaan hingga alokasi anggaran tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Ia menambahkan, Kukar termasuk daerah yang telah menyatakan kesiapan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur, selain Samarinda.

“Kesiapan dari pemerintah daerah sudah kami penuhi. Kami berharap pembangunan ini bisa segera direalisasikan sehingga anak-anak yang membutuhkan dapat memperoleh kesempatan pendidikan melalui fasilitas tersebut,” pungkasnya. (sr/adv)