Pemkab Kukar Petakan Potensi Enam Kawasan Perdesaan, Pembangunan Disesuaikan Keunggulan Wilayah
TENGGARONG, takanews.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memperkuat pola pembangunan antardesa melalui pengembangan kawasan perdesaan. Strategi ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dengan menghubungkan sejumlah desa dalam satu perencanaan pembangunan terpadu.
Melalui pendekatan tersebut, pembangunan tidak lagi hanya bertumpu pada kebutuhan masing-masing desa. Pemerintah daerah berupaya menyelaraskan program lintas organisasi perangkat daerah (OPD) agar intervensi pembangunan dapat memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat di kawasan yang telah ditetapkan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyebut enam kawasan perdesaan telah terbentuk dan menjadi sasaran pengembangan. Setiap kawasan nantinya didorong memiliki arah pembangunan berdasarkan keunggulan serta potensi sumber daya yang dimiliki.
Menurutnya, karakteristik wilayah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan program prioritas. Kawasan dengan potensi pertanian akan diarahkan untuk memperkuat sektor tersebut, sedangkan wilayah yang memiliki peluang di bidang peternakan maupun pariwisata dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.
“Tidak semua kawasan memiliki kebutuhan pembangunan yang sama. Karena itu, potensi setiap wilayah harus dipetakan terlebih dahulu supaya program yang diberikan benar-benar sesuai dengan keunggulan desa-desa di dalamnya,” jelas Arianto, Selasa (10/11/2026).
Dalam skema Kukar Idaman Terbaik, pemerintah daerah menargetkan dukungan pembangunan hingga Rp100 miliar untuk setiap kawasan. Dengan enam kawasan yang telah terbentuk, kebutuhan anggaran secara keseluruhan diperkirakan mencapai Rp600 miliar.
Namun, angka tersebut masih menjadi target pengembangan yang pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. DPMD Kukar juga akan terlebih dahulu menghitung berbagai program pembangunan yang selama ini sudah berjalan di masing-masing kawasan.
Arianto mengatakan, kegiatan yang telah dibiayai melalui program OPD tetap diperhitungkan sebagai bagian dari dukungan anggaran kawasan. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui besaran intervensi yang sudah diberikan sebelum menentukan kebutuhan pembiayaan berikutnya.
“Yang perlu dilakukan sekarang adalah melihat kembali seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan OPD di kawasan tersebut. Jadi, dukungan pembangunan tidak dihitung hanya dari program baru, tetapi juga dari kegiatan yang selama ini sudah berjalan,” terangnya.
Ia mencontohkan pengembangan kawasan perdesaan di Tenggarong Seberang yang sebelumnya telah mendapatkan sejumlah dukungan pemerintah. Salah satunya melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), termasuk alokasi Rp1 miliar untuk Desa Perjiwa Tunggal guna menunjang penyediaan fasilitas pengembangan kawasan.
Bagi DPMD, pengalaman tersebut menjadi gambaran bahwa pembangunan berbasis kawasan sebenarnya sudah mulai berlangsung. Hanya saja, pelaksanaannya masih mengikuti program dan ketersediaan anggaran pada masing-masing OPD.
Ke depan, koordinasi lintas perangkat daerah diharapkan semakin terarah sehingga berbagai kegiatan pembangunan dapat saling mendukung. Terlebih, satu kawasan perdesaan umumnya mencakup sekitar 10 hingga 12 desa yang memiliki keterkaitan potensi ekonomi dan kebutuhan infrastruktur.
“Selama ini masing-masing OPD menjalankan kegiatan berdasarkan programnya. Ke depan, kami ingin dukungan tersebut bisa lebih terintegrasi sehingga pembangunan di satu kawasan memiliki arah dan tujuan yang jelas,” ungkapnya.
DPMD Kukar berharap penguatan skema pembiayaan kawasan dapat mulai diwujudkan secara bertahap pada 2027 atau paling lambat dalam dua tahun mendatang. Kendati demikian, realisasi target tersebut tetap akan mengikuti kemampuan APBD dan prioritas pembangunan daerah.
Dengan pola tersebut, pemerintah daerah berharap enam kawasan perdesaan yang telah terbentuk dapat berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat keterhubungan pembangunan antardesa di Kukar. (sr/adv)