Bupati Frederick Edwin Buka Rakor Pemerintah Kampung Kubar, 390 Peserta Hadir, Kampung Berprestasi Diguyur Penghargaan

KUTAI BARAT – Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menegaskan pentingnya sinergi dan hubungan kerja yang harmonis antara petinggi (kepala kampung) dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kampung yang baik, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Kampung Tahun 2026 yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kutai Barat di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Senin (9/11/2026).

Rakor ini diikuti sekitar 390 peserta dari 16 kecamatan, terdiri dari para camat, petinggi, serta anggota BPK. Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi, menyamakan pemahaman, sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Dalam arahannya, Frederick Edwin mengingatkan bahwa petinggi dan BPK memiliki peran strategis sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung. Keduanya harus mampu membangun hubungan kerja yang solid karena keberhasilan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak bisa berjalan optimal tanpa komunikasi dan koordinasi yang baik.

Menurutnya, perbedaan pandangan maupun kepentingan dalam pemerintahan kampung merupakan hal yang dapat terjadi. Namun, persoalan tersebut tidak boleh berkembang menjadi konflik yang menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Ia meminta setiap persoalan diselesaikan melalui komunikasi terbuka, musyawarah, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati juga menekankan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh pemerintah kampung.

Pertama, membangun komunikasi dan koordinasi yang baik antara petinggi dan BPK, termasuk memahami tugas, fungsi, serta tanggung jawab masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang berpotensi menghambat pembangunan.

Kedua, memastikan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan kampung dilakukan secara transparan, tertib, akuntabel, dan tepat sasaran. Partisipasi masyarakat juga harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pembangunan.

Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Bupati berharap seluruh pemerintah kampung dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mendukung visi pembangunan Kabupaten Kutai Barat, yakni “Kutai Barat yang Semakin Sejahtera, Aman, Adil, Merata dan Beradat.”

Tidak Ada Lagi Kampung Tertinggal di Kutai Barat

Sementara itu, Plt. Kepala DPMK Kutai Barat, Erlinsiana, dalam laporannya menyampaikan perkembangan positif status kemajuan kampung di wilayah Kutai Barat.

Berdasarkan data tahun 2026, tidak ada lagi kampung di Kutai Barat yang berstatus tertinggal maupun sangat tertinggal.

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan pembangunan kampung yang perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Pemerintah kampung diharapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.

Kampung Berprestasi Terima Penghargaan

Rakor Pemerintah Kampung Tahun 2026 juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada kampung-kampung berprestasi dalam Lomba Kampung Tingkat Kabupaten dan Lomba Kampung Bersih Tahun 2026.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap pemerintah kampung dan masyarakat yang telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta kebersihan lingkungan.

Berikut daftar kampung penerima penghargaan:

Lomba Kampung Tingkat Kabupaten 2026

1. Juara I: Kampung Linggang Mapan.
2. Juara II: Kampung Linggang Muara Mujan.
3. Juara III: Kampung Muara Benangaq.

Lomba Kampung Bersih 2026

1. Juara I: Kampung Linggang Bigung.
2. Juara II: Kampung Linggang Tering Seberang.
3. Juara III: Kampung Minta.
4. Harapan I: Kampung Srimulyo.
5. Harapan II: Kampung Geleo Baru.
6. Harapan III: Kampung Damai Seberang.

Pemberian penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi kampung lainnya untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, menjaga kebersihan lingkungan, serta melibatkan masyarakat dalam pembangunan.

Melalui Rakor Pemerintah Kampung 2026, Pemkab Kutai Barat berharap terbangun kesamaan persepsi dan koordinasi yang semakin kuat antara camat, petinggi, dan BPK.

Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan kampung dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat kampung. (ADV)