Wagub Kaltara Tegaskan Pengusaha Galian C Tak Boleh Hanya Manfaatkan Diskresi, Izin Usaha Wajib Diurus!

TANJUNG SELOR, takanews.com – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, menegaskan seluruh pelaku usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) atau galian C tidak boleh sekadar memanfaatkan kebijakan diskresi pemerintah untuk menjalankan aktivitas pertambangan. Para pengusaha wajib menunjukkan keseriusan dengan segera mengurus dan melengkapi perizinan usaha.

Ingkong menekankan, kebijakan diskresi yang diberikan Gubernur Kaltara sejak Juni hingga Desember 2026 merupakan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menuntaskan persyaratan administrasi dan memenuhi ketentuan legalitas. Kebijakan tersebut bukan ruang untuk terus beroperasi tanpa kepastian hukum.

“Gubernur telah memberikan kebijakan diskresi yang berlaku sejak Juni hingga Desember 2026. Ini kesempatan bagi pengusaha untuk menyelesaikan persyaratan administrasi dan melengkapi perizinan. Jangan sampai hanya memanfaatkan diskresi, tetapi tidak ada keseriusan untuk mengurus izin,” tegas Ingkong Ala, Jumat (6/11/2026).

Menurutnya, pemerintah telah memberikan kemudahan melalui ruang konsultasi, fasilitasi, serta pendampingan yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara. Karena itu, tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk terus menunda pengurusan izin tanpa langkah konkret.

Ia menegaskan, penataan sektor pertambangan galian C bukan semata-mata persoalan administrasi. Legalitas usaha menjadi dasar penting untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan, dapat diawasi pemerintah, serta memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Penataan sektor galian C ini tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga menyangkut optimalisasi potensi penerimaan daerah,” ujarnya.

Berdasarkan perkembangan data Dinas ESDM Kaltara, enam izin telah berhasil diterbitkan, terdiri atas empat Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan dua Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sementara itu, empat pengajuan SIPB lainnya masih dalam proses.

Meski terdapat kemajuan, Ingkong menegaskan penerbitan sejumlah izin tersebut belum menjadi alasan untuk mengendurkan pengawasan maupun menganggap persoalan legalitas telah selesai.

“Memang sudah ada progres, tetapi perusahaan yang belum mengurus izin harus segera mengurusnya. Kami berharap seluruh pelaku usaha memiliki komitmen yang sama untuk memenuhi ketentuan yang berlaku,” katanya.

Sebelumnya, Pemprov Kaltara telah melakukan pemetaan terhadap 78 usaha pertambangan MBLB. Hasilnya, sebanyak 41 usaha tercatat telah memiliki perizinan, sedangkan 37 usaha lainnya belum mengantongi izin.

Data tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mendorong penertiban dan penataan aktivitas pertambangan agar seluruh pelaku usaha menjalankan kegiatan berdasarkan ketentuan hukum.

Ingkong juga mengingatkan para pengusaha agar tidak menunggu hingga Desember 2026 atau sampai masa diskresi berakhir. Pengurusan izin harus segera dilakukan, mengingat proses administrasi membutuhkan pemenuhan sejumlah persyaratan.

Pemerintah, lanjutnya, telah membuka ruang untuk membantu pelaku usaha yang menghadapi kendala. Namun, fasilitasi tersebut harus diikuti kesungguhan dan tanggung jawab masing-masing perusahaan.

“Kesempatan sudah diberikan, pemerintah juga sudah memfasilitasi. Sekarang tinggal keseriusan pengusaha untuk menyelesaikan kewajibannya. Jangan sampai setelah masa diskresi berakhir, baru sibuk mengurus izin,” tegasnya.

Ia mengingatkan, setelah masa diskresi berakhir, aktivitas pertambangan yang tidak memiliki legalitas dapat menghadapi konsekuensi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jangan jadikan diskresi sebagai alasan untuk terus beroperasi tanpa kepastian izin. Manfaatkan kesempatan ini untuk menuntaskan legalitas usaha. Pemerintah tentu menginginkan kegiatan pertambangan berjalan tertib, memiliki kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi daerah,” pungkas Ingkong. (*)