Pemkab Kukar Prioritaskan Rehabilitasi Ponpes dan Sekolah Swasta Berdasarkan Kondisi Bangunan

TENGGARONG, takanews.com – Kondisi sarana dan prasarana menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam memperluas pemerataan layanan pendidikan. Melalui Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik, pemerintah daerah menyiapkan dukungan rehabilitasi bagi pondok pesantren (Ponpes) dan sekolah swasta yang membutuhkan perbaikan fasilitas.

Berbeda dengan bantuan yang memiliki nominal seragam, dukungan tersebut dirancang berdasarkan kebutuhan masing-masing lembaga. Pengelola Ponpes maupun sekolah swasta dapat mengusulkan pekerjaan rehabilitasi dengan menyertakan rincian kebutuhan serta perkiraan biaya yang diperlukan.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten Kukar, Fathul Alamin, mengatakan pemerintah tidak menetapkan pembagian anggaran dengan jumlah yang sama untuk setiap lembaga. Penilaian akan mengacu pada kondisi fasilitas dan usulan yang disampaikan calon penerima.

Menurutnya, mekanisme tersebut diperlukan agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. Dengan demikian, lembaga yang memiliki kebutuhan rehabilitasi berbeda akan mendapatkan pertimbangan bantuan sesuai tingkat kebutuhan masing-masing.

“Setiap lembaga tentu memiliki kondisi yang tidak sama. Karena itu, kami meminta mereka menyampaikan proposal agar pemerintah bisa melihat kebutuhan sebenarnya, termasuk pekerjaan apa yang harus dilakukan dan berapa anggaran yang diperlukan,” kata Fathul, Senin (9/11/2026).

Dalam proses pengajuan, lembaga pendidikan harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi. Dokumen yang diperlukan meliputi legalitas badan hukum atau yayasan, susunan kepengurusan, surat keterangan domisili, serta rencana anggaran biaya (RAB).

Kelengkapan dokumen tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan sebelum usulan bantuan dipertimbangkan lebih lanjut. Artinya, peluang mendapatkan hibah tidak serta-merta diberikan kepada seluruh lembaga, melainkan harus melalui tahapan pengusulan dan penilaian.

Di sisi lain, kesiapan program belum sepenuhnya menjamin bantuan dapat langsung disalurkan. Pemkab Kukar masih harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah sebelum merealisasikan sejumlah alokasi hibah yang telah masuk dalam anggaran tahun ini.

Fathul menjelaskan, pemerintah memiliki sejumlah kewajiban belanja yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Di antaranya belanja wajib pemerintahan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta kebutuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pertimbangan fiskal tersebut membuat jadwal penyaluran bantuan rehabilitasi belum dapat dipastikan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan anggaran agar pelaksanaan program tetap berjalan tanpa mengesampingkan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

“Walaupun sudah ada hibah yang tercantum dalam anggaran, realisasinya tetap harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Kewajiban belanja lainnya juga harus dipenuhi, sehingga untuk waktu penyalurannya belum bisa kami pastikan,” ungkapnya.

Meski demikian, rehabilitasi Ponpes dan sekolah swasta tetap menjadi bagian dari perhatian Pemkab Kukar dalam mendukung sektor pendidikan. Program ini sekaligus membuka ruang bagi lembaga pendidikan mandiri untuk menyampaikan kebutuhan fasilitas yang belum tertangani secara optimal.

Fathul kembali menegaskan, besaran hibah nantinya tidak ditentukan berdasarkan pembagian rata, tetapi mengikuti hasil pengusulan dan kebutuhan rehabilitasi setiap lembaga.

“Tidak ada ketentuan bahwa semua lembaga harus menerima bantuan dengan nominal yang sama. Kami melihat apa yang diajukan dalam proposal, karena kebutuhan rehabilitasi setiap sekolah maupun pondok pesantren berbeda,” pungkasnya. (sr/adv)