
TENGGARONG, takanews.com – Pembenahan aturan menjadi salah satu pekerjaan yang perlu dituntaskan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam mengembangkan inovasi di lingkungan pemerintahan. Langkah ini dinilai penting agar berbagai terobosan yang dibuat organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya menghasilkan gagasan baru, tetapi juga memiliki landasan pelaksanaan yang jelas.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan Kukar untuk bersaing dalam Innovative Government Award (IGA), ajang penghargaan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan hal itu saat membuka Pekan Inovasi dan Kreativitas Daerah Kabupaten Kukar 2026 secara virtual, Selasa (27/10/2026). Pembukaan kegiatan berlangsung dari Ruang Serbaguna Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar.
Menurut Aulia, perkembangan inovasi di Kukar mulai memperlihatkan kemajuan. Kendati demikian, capaian tersebut masih perlu diikuti dengan penguatan tata kelola, khususnya terkait regulasi yang mengatur pelaksanaan inovasi di setiap unit kerja.
Ia menilai, upaya mengejar penghargaan tingkat nasional harus dibarengi dengan kesiapan pemerintah daerah dalam memastikan inovasi berjalan secara terarah, sesuai ketentuan, dan memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Perkembangan inovasi di Kukar sudah menunjukkan kemajuan, tetapi masih ada bagian yang harus kita benahi. Penguatan regulasi menjadi salah satu prioritas agar inovasi yang kita jalankan semakin tertata sekaligus mendukung target meraih Innovative Government Award dari Kemendagri,” kata Aulia.
Ia menekankan bahwa pengembangan inovasi tidak seharusnya hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah tertentu. Seluruh unsur pelayanan, termasuk satuan pendidikan dan puskesmas, perlu mengambil peran dalam menciptakan cara kerja yang lebih efektif.
Setiap unit kerja diharapkan mampu mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan tugas, kemudian merumuskan pendekatan baru untuk mengatasinya. Dengan cara tersebut, inovasi dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki proses kerja sekaligus meningkatkan mutu layanan yang diterima masyarakat.
Meski mendorong kreativitas, Aulia mengingatkan bahwa setiap terobosan tetap harus mengacu pada aturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi diperlukan agar gagasan yang diterapkan dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung keberlangsungan program pemerintah.
Pekan Inovasi dan Kreativitas Daerah juga menjadi ruang untuk memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah menunjukkan prestasi. Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Kukar menyerahkan penghargaan kepada para pemenang Pekan Inovasi pada pelaksanaan tahun sebelumnya.
Penghargaan itu diharapkan dapat memacu partisipasi lebih luas dari perangkat daerah maupun unit pelayanan untuk terus menghasilkan gagasan baru. Pemerintah daerah pun menargetkan tumbuhnya budaya inovasi yang tidak berhenti pada kompetisi, melainkan berlanjut dalam praktik kerja sehari-hari.
Melalui penguatan regulasi, perluasan partisipasi, dan penerapan inovasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Pemkab Kukar berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperbesar peluang meraih pengakuan di tingkat nasional. (sr/adv)
