Pemkab Kukar Gandeng SKK Migas Perkuat Program Kukar Siap Kerja, Serap Hampir 600 Tenaga Kerja

TENGGARONG, takanews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mematangkan pelaksanaan program Kukar Siap Kerja sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda dari keluarga kurang mampu.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjembatani kebutuhan dunia usaha dengan para pencari kerja melalui penyediaan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Konsep Kukar Siap Kerja adalah mendekatkan gate antara pemberi kerja dengan pencari kerja. Pemberi kerja memiliki kebutuhan kompetensi tertentu, sementara pencari kerja kadang belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Di situlah pemerintah hadir menjembatani,” ujar Aulia Rahman Basri, Selasa (6/10/2026).
Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Kukar menjalin kolaborasi dengan SKK Migas yang membawahi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di sektor migas. Melalui kerja sama itu, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) diarahkan untuk pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan industri.
Aulia menjelaskan, peserta program diprioritaskan berasal dari kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 5. Mereka akan mengikuti pelatihan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan sehingga memiliki peluang besar untuk langsung terserap ke dunia kerja setelah lulus.
“Harapan kita, pelatihan yang diberikan sudah terkoneksi dengan pemberi kerja. Jadi ketika mereka selesai pelatihan, langsung bisa diserap oleh industri,” katanya.
Saat ini, Pemkab Kukar telah menetapkan tiga bidang pelatihan utama dalam program tersebut, yakni operator loader, welder atau pengelasan, serta operator alat berat lainnya termasuk pengemudi alat berat.
Menurut Aulia, program Kukar Siap Kerja telah menunjukkan hasil positif. Hingga saat ini, jumlah peserta yang terserap ke dunia kerja melalui program tersebut telah mendekati 600 orang.
“Serapan kita sudah hampir 600 orang dan hasilnya sangat luar biasa,” ungkapnya.
Dalam pertemuan bersama SKK Migas, Pemkab Kukar juga membahas penyesuaian standar pelatihan pengelasan. Selama ini peserta mengikuti pelatihan welder 4G yang membutuhkan biaya sekitar Rp150 juta per orang. Padahal, kebutuhan industri di Kukar, seperti galangan kapal dan sektor lainnya, tidak seluruhnya memerlukan sertifikasi pada level tersebut.
Karena itu, Pemkab Kukar mengusulkan agar standar pelatihan dapat disesuaikan sehingga biaya pelatihan lebih rendah dan jumlah peserta yang dapat mengikuti program semakin banyak.
“Dengan anggaran yang ada sekarang, kita bisa memberangkatkan 25 orang dalam satu angkatan. Ini sudah angkatan keempat yang akan kita berangkatkan. Tiga angkatan sebelumnya sudah selesai dan manfaatnya sangat besar,” jelasnya.
Pelatihan tersebut dilaksanakan di Batam. Untuk angkatan keempat, Pemkab Kukar menargetkan pemberangkatan peserta pada akhir Oktober 2026.
Aulia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan SKK Migas dapat terus diperkuat, terutama untuk memberikan akses pelatihan bagi masyarakat yang berada di wilayah ring satu perusahaan migas seperti PHM dan ENI.
“Tugas pemerintah daerah mencari anak-anak dari desil 1 sampai 5, sementara SKK Migas membantu pembiayaannya. Dengan kolaborasi ini, kami berharap semakin banyak putra-putri daerah yang mendapat pelatihan dan kemudian terserap bekerja di perusahaan migas maupun sektor industri lainnya,” tutupnya. (sr/adv)
