DLHK Kukar Bina Dapur MBG, Antisipasi Limbah dan Bau di Lingkungan Permukiman
TENGGARONG, takanews.com – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai melakukan pembinaan terhadap pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pengelolaan limbah berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar.
Sekretaris DLHK Kukar, Taufik, mengatakan sejumlah pengelola dapur MBG telah berkoordinasi dengan pihaknya terkait tata kelola limbah, termasuk sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan penanganan sisa makanan.
Menurutnya, DLHK mengarahkan setiap dapur MBG untuk menyiapkan sistem pengelolaan limbah secara mandiri agar tidak membuang sisa produksi maupun limbah cair secara sembarangan.
“Limbah MBG itu sudah ada beberapa yang berkoordinasi dengan kami. Kami arahkan terkait pengelolaan IPAL-nya dan kami minta mereka menyiapkan tempat pembuangan yang terpisah, sehingga tidak dibuang sembarangan,” kata Taufik, Kamis (1/10/2026).
Ia menjelaskan, dapur MBG yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar bahkan diperbolehkan mengangkut sendiri sampahnya ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) setelah mendapatkan izin dari pemerintah daerah.
Langkah pembinaan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Sekretaris Kabupaten Kukar untuk memastikan operasional dapur MBG tidak menimbulkan persoalan lingkungan di kemudian hari.
Taufik menegaskan, pembinaan lebih bersifat pencegahan karena hingga saat ini belum ada laporan masyarakat terkait gangguan bau maupun pencemaran yang berasal dari dapur MBG.
“Kami undang pemilik dapur MBG ke kantor dan kami berikan pemahaman terkait pengelolaan IPAL agar tidak terjadi bau. Karena banyak dapur berada di kawasan permukiman, jangan sampai limbahnya menimbulkan masalah dan akhirnya tidak diterima masyarakat,” ujarnya.
Selain pengelolaan limbah, DLHK juga memberikan pendampingan terkait aspek legalitas dan perizinan yang harus dipenuhi oleh pengelola dapur MBG.
Taufik menyebut keberadaan dapur MBG saat ini tersebar di sejumlah wilayah Kukar, terutama di Tenggarong dan Tenggarong Seberang. Namun, pihaknya belum memiliki data pasti mengenai jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG yang telah beroperasi.
“Kebanyakan di Tenggarong dan Tenggarong Seberang. Hampir di setiap daerah ada, tetapi untuk jumlah pastinya kami belum menerima datanya,” tuturnya.
DLHK berharap koordinasi yang telah dilakukan dapat mencegah munculnya persoalan lingkungan seiring bertambahnya jumlah dapur MBG di Kukar, sekaligus memastikan program nasional tersebut berjalan tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar. (sr/adv)